Jakarta // Radarpost.id
Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dalam operasi pemberantasan yang digelar selama sepekan, Polri menangani 207 laporan polisi, mengamankan 238 tersangka, serta mengidentifikasi 510 korban.
Pengungkapan tersebut merupakan hasil Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran pada 13–19 November 2026.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri menjalankan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang.
Menurut Erdi, pemberantasan TPPO dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Direktur Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah mengungkapkan, dari 510 korban yang terdata, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Komposisinya terdiri atas 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Nurul menjelaskan, para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Penyidik masih memburu kemungkinan adanya pengendali jaringan dan pihak lain yang menikmati keuntungan dari bisnis ilegal tersebut.
Dari hasil pengungkapan, modus yang paling banyak ditemukan adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural dengan persentase 42 persen. Disusul eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Sementara modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara bayaran.
Tak hanya melakukan penangkapan, Polri juga menggencarkan pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama sepekan, sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, dan masyarakat di daerah rawan TPPO.
Dalam upaya menyelamatkan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 orang selama periode 13–19 November 2026. Para korban selanjutnya mendapatkan penanganan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, DP3A, serta BP2MI atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pendampingan tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Nurul menegaskan, penyelamatan korban tidak boleh berhenti ketika mereka berhasil ditemukan. Pemulangan, pendampingan, dan pemulihan kondisi sosial menjadi bagian penting agar korban tidak kembali terjerat jaringan perdagangan orang.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” tegasnya.
Terkait perkembangan kasus Almisri, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri masih berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Sementara itu, mengenai perkara yang melibatkan Bupati Kupang, Nurul menyebut penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan asistensi dari Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sejak awal penanganan.
Ia sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut. Nurul memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegas Nurul.
Di sisi lain, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan, data 62 korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.
Mengenai modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda mengungkapkan perkara yang telah ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan paspor maupun dokumen pribadi kepada pihak yang tidak berwenang.
Polri menegaskan pemberantasan TPPO akan terus dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, pemutusan jaringan perdagangan orang, serta penguatan perlindungan korban. Sebab, keberhasilan operasi bukan hanya dilihat dari banyaknya tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari jumlah korban yang berhasil diselamatkan dan dicegah agar tidak kembali menjadi sasaran perdagangan manusia.












