Cepat dan Akurat Hadirkan Fakta
Login
Berita  

Hartono Tanuwidjaja: Johnny Kalwani Unggah Dokumen Demi Transparansi, Bukan untuk Melanggar Hukum

JAKARTA  | Radarpost id,– Persidangan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran Pelindungan Data Pribadi (PDP) dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK), Jumat (20/11/2026), mengungkap sejumlah persoalan yang lebih luas dari sekadar aktivitas pengunggahan dokumen ke dalam grup komunikasi.

Dalam persidangan tersebut, muncul pembahasan mengenai sejarah pengelolaan Gandhi School, hubungan kelembagaan antara Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) dan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School (YGMIS), hingga persoalan transparansi aset dan keuangan yayasan.

Kuasa hukum Johnny Kalwani, Advokat Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., M.H., C.B.L., C.Med., menilai sejumlah keterangan saksi justru memperlihatkan pentingnya memahami konteks di balik tindakan kliennya.

Menurut Hartono, pengunggahan dan pembahasan dokumen dalam grup komunikasi terbatas tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai persoalan penyebaran dokumen. Aktivitas tersebut, menurutnya, perlu dikaitkan dengan kepentingan anggota untuk memperoleh informasi dan mengetahui pengelolaan organisasi maupun aset yayasan.

“Persoalannya bukan sekadar dokumen yang diunggah, tetapi juga konteks mengapa dokumen itu dibicarakan. Ada kepentingan transparansi dan hak anggota untuk mengetahui pengelolaan lembaga,” ujar Hartono menanggapi jalannya persidangan.

Grup SSC Dinilai sebagai Ruang Komunikasi Anggota

Salah satu hal yang disoroti Hartono adalah keberadaan grup SSC (Sindhi Seva Community). Ia menegaskan bahwa grup tersebut bukan dibentuk sebagai kelompok tandingan terhadap kepengurusan organisasi.

“Grup SSC itu bukan merupakan grup tandingan, tetapi merupakan grup untuk saling berkomunikasi sesama warga Sindi,” jelasnya.

Menurut Hartono, grup tersebut hadir sebagai ruang komunikasi bagi anggota yang menginginkan kesempatan lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan membahas berbagai persoalan organisasi.

Hal itu, lanjutnya, dilatarbelakangi penilaian sebagian anggota bahwa grup komunikasi yang dibentuk pengurus baru cenderung berjalan satu arah sehingga ruang untuk menyampaikan kepentingan anggota dirasakan masih terbatas.

Sejarah Gandhi School Sejak 1950 dan Peralihan ke Yayasan

Hartono juga menyoroti keterangan saksi Jay Maulana mengenai hubungan historis PGSL dengan YGMIS.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, pengelolaan Gandhi School telah berlangsung sejak 1950 di bawah naungan PGSL.

Seiring adanya ketentuan pemerintah mengenai perubahan bentuk pengelolaan lembaga pendidikan dari perhimpunan menjadi yayasan, kemudian dibentuk Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.

Dalam proses peralihan tersebut, saksi menyebut adanya dana sekitar Rp2 miliar yang sebelumnya dikelola PGSL dan kemudian dialihkan kepada yayasan.

Namun, menurut Hartono, terdapat persoalan mengenai mekanisme peralihan pengelolaan tersebut yang dinilai belum diatur secara terperinci dalam ketentuan organisasi.

“Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,” ungkap Hartono.

AD/ART Tidak Mengatur Larangan Pembahasan Dokumen

Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGSL maupun yayasan.

Hartono menyampaikan bahwa berdasarkan penelaahan pihaknya, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang anggota mengakses, mengunggah, ataupun mendiskusikan dokumen terkait pengelolaan organisasi dan yayasan dalam grup komunikasi terbatas.

Atas dasar itu, ia berpandangan bahwa tindakan Johnny Kalwani perlu dinilai dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, serta kepentingan yang melatarbelakanginya.

Ia menilai keterbukaan informasi mengenai pengelolaan aset dan keuangan merupakan bagian penting dari pengawasan internal organisasi.

Transaksi Tanah 2007 dan 2017 Menjadi Sorotan

Dalam persidangan yang sama, Hartono turut mengangkat persoalan transaksi pembelian tanah pada 2007 dan 2017.

Ia menyoroti adanya dugaan kesamaan objek tanah dalam kedua transaksi tersebut. Berdasarkan dokumen dan keterangan yang dibahas dalam persidangan, tanah yang dibeli pada 2007 disebut telah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan pada 2016.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai transaksi pembelian pada 2017, yang disebut berkaitan dengan objek tanah yang sama.

Selain itu, Hartono menyampaikan bahwa pembelian tanah pada 2007 disebut menggunakan dana yayasan, meskipun dalam dokumen awal nama yang tercantum merupakan nama pribadi.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar status kepemilikan dan riwayat pengelolaan aset dapat dipahami dengan jelas.

Fasilitas Rp39 Miliar untuk Karyawan dan Guru

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas bagi karyawan dan guru pada periode 2012 hingga 2015.

Hartono menyebut fasilitas tersebut dibangun di atas tanah yang menjadi pembahasan dalam persidangan dengan nilai pembangunan sekitar Rp39 miliar.

Ia mempertanyakan relevansi pembangunan fasilitas tersebut apabila tanah yang dimaksud memang berkaitan dengan kepentingan pribadi sebagaimana yang dipersoalkan.

“Kalau kepentingannya untuk pribadi, mengapa bisa dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru senilai Rp39 miliar? Nah, itu kan perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Menurut Hartono, informasi mengenai riwayat pembelian tanah, sumber pendanaan, hingga pembangunan fasilitas tersebut merupakan hal yang patut diketahui anggota sebagai bagian dari transparansi pengelolaan yayasan.

Kuasa Hukum: Hak Anggota untuk Tahu Perlu Dihormati

Hartono menegaskan, rangkaian persoalan yang muncul dalam persidangan menunjukkan bahwa perkara Johnny Kalwani tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan kelembagaan dan kepentingan anggota dalam memperoleh informasi.

Pihaknya berharap seluruh fakta, keterangan saksi, serta dokumen yang terungkap dapat dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan tindakan pengungkapan informasi yang bertujuan mendorong transparansi dengan dugaan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Bagi tim kuasa hukum, kepentingan anggota untuk mengetahui pengelolaan organisasi dan aset yayasan merupakan persoalan yang patut mendapat perhatian.

“Anggota berhak tahu. Transparansi bukan kejahatan,” tegas Hartono.

Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang mengemuka, termasuk konteks pengunggahan dokumen, hubungan PGSL dengan yayasan, serta riwayat pengelolaan aset yang menjadi perhatian dalam perkara ini.**