Penantian panjang ribuan keluarga transmigran untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati akhirnya terjawab. Kementerian Transmigrasi menyerahkan sebanyak 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran yang tersebar di 19 lokasi pada lima provinsi dan delapan kabupaten, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan sertipikat tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Bagi masyarakat penerima, sertipikat bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti kepemilikan yang memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini mereka kelola.
Salah satu penerima sertipikat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sejak 2000. Setelah menunggu selama 26 tahun, akhirnya ia memperoleh kepastian hak atas tanahnya.
“Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya,” ungkap Abdul saat menyampaikan testimoni secara daring dari Luwu Timur.
Kebahagiaan serupa dirasakan Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertipikat tanahnya.
“Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi,” ujar Kornelis.
Negara Tunaikan Kewajiban kepada Transmigran
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, penyelesaian persoalan sertipikat tanah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat transmigrasi yang selama puluhan tahun telah berkontribusi membangun kawasan dan menggerakkan perekonomian daerah.
“Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut,” ujar Menteri Iftitah di Gedung Grand Makarti, Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Penyerahan sertipikat dilakukan secara serentak di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Adapun delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Program ini merupakan bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertipikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah.
Menteri Iftitah menyampaikan, masyarakat transmigrasi memiliki kontribusi besar dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi tersebut juga terlihat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang disebut menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
“Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini,” kata Menteri Iftitah.
Kepastian Tanah Jadi Fondasi Kesejahteraan
Kementerian Transmigrasi terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang masih menunggu dapat segera memperoleh haknya.
Kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk merencanakan masa depan, mengembangkan kegiatan pertanian maupun usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, keberhasilan pembangunan transmigrasi tidak hanya diukur dari jumlah sertipikat yang diserahkan, tetapi juga dari terwujudnya kepastian hak, rasa aman, dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Bagi keluarga yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun, penyerahan sertipikat ini menjadi momentum berakhirnya ketidakpastian sekaligus awal untuk menata masa depan dengan lebih tenang.
