Depok || Radarpost.id
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak Pemimpin Daerah se-Jawa Barat mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor). Nampak hadir Walikota dan Bupati se-Jawa Barat. Sebelum pelaksanaan Rakor Gubernur bersama Walikota dan Bupati berkeliling lingkungan Balaikota.
Kota Depok menjadi tuan rumah Rakor digelar di Gedung Serbaguna Lantai 10 Baleka komplek Balaikota Depok Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pada Rabu (7/10/2026).
Rakor membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Mulai dari jaminan sosial bagi pekerja rentan, pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga upaya peningkatan pendapatan Daerah.
Menurutnya, kelompok pekerja rentan seperti pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, buruh, hingga petani perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi saat menjalankan aktivitas pekerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan, pendidikan dan sosial juga menjadi konsen beliau pak Gubernur,” katanya, Rabu (7/10/2026).
Warga masyarakat yang masuk kategori pekerja rentan, dari mulai ojek online, ojek pangkalan, dengan berbagai juga buruh dan tani.
“Tadi juga disampaikan diikhtiarkan bagaimana mereka juga dapat BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Supian menilai, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan penting agar pekerja rentan memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kerja.
“Karena diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa dikaver dari sana,” ungkapnya.
Jumlah pekerja rentan yang akan menjadi sasaran juga masih perlu didata lebih lanjut. Supian menegaskan, pembahasan dalam rakor lebih diarahkan pada penyamaan komitmen dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap arahan Gubernur Jawa Barat.
“Tadi sebetulnya lebih pada komitmen, ya. Tidak ada penyampaian presentasi dari masing-masing, tidak ada. Tapi kita berkomitmen apa yang menjadi arahan Pak Gubernur kita laksanakan,” tukasnya.
Dia menambahkan, selain perlindungan pekerja rentan, sektor kesehatan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah daerah membahas persoalan layanan kesehatan, termasuk kondisi tertentu yang belum terakomodasi dalam pembiayaan BPJS Kesehatan.
Pembahasan ini menjadi penting karena kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tidak selalu berhenti pada batas wilayah administrasi. Dalam kondisi tertentu, warga dapat membutuhkan layanan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang berada di luar Kota Depok.
Karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan warga.
Sementara di bidang pendidikan, Pemkot Depok menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan metode pembelajaran matematika Gasing bagi guru jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Peningkatan kapasitas guru menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pembelajaran dan pendidikan bagi peserta didik.
Selain itu, persoalan infrastruktur turut menjadi agenda pembahasan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Rakor juga menyinggung upaya meningkatkan pendapatan daerah, termasuk mendorong pelaku usaha agar memenuhi kewajiban perpajakannya di daerah tempat kegiatan usaha berlangsung.
Dengan menjadi tuan rumah rakor kepala daerah se-Jawa Barat, Depok tidak hanya menjadi lokasi pertemuan, tetapi juga menjadi bagian dari forum koordinasi kebijakan yang mempertemukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Sementara itu, Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kemajuan kebersihan di lingkungan Balaikota Depok yang dinilainya sudah ada perubahan dan kemajuan.
“Pak wali ajak nih para Bupati, Walikota se-Jawa Barat untuk keliling di halaman Balaikota yang ada sungainya sekarang sudah bersih,” kata KDM.
Sejumlah agenda tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal, peningkatan kualitas pendidikan, serta koordinasi layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Bagi Kota Depok, hasil rakor kami harapkan dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang memberikan dampak langsung terhadap perlindungan dan pelayanan masyarakat,” tutup KDM. (**).
