Jakarta // Radarpost.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelaksanaan tugas kepolisian. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu (22/11/2026).
Dalam mutasi tersebut, sejumlah perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai wilayah. Mereka yakni Irjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, serta Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.
Selanjutnya, Irjen Pol Langgeng Purnomo dipercaya menjabat Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Selain pergantian sejumlah Kapolda, mutasi tersebut juga mencakup pengisian jabatan Wakapolda di beberapa wilayah. Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo ditugaskan sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, serta Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu sebagai Wakapolda DIY.
Berikutnya, Brigjen Pol Donny Adityawarman mendapat penugasan sebagai Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, dan Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Mutasi juga menyasar sejumlah jabatan strategis di lingkungan Markas Besar Polri. Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri, serta Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Kepala Biro Sundokinfokum Divkum Polri.
Selain jabatan tersebut, rotasi dan mutasi turut mencakup sejumlah posisi Kapolres serta jabatan lainnya di lingkungan Polri. Penempatan personel dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kapasitas institusi dalam menghadapi berbagai tantangan kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Proses penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan penugasan sebelumnya. Sementara itu, para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan dan tanggung jawab masing-masing.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Mutasi terhadap 704 personel tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan dan penguatan organisasi Polri, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.












