Cepat dan Akurat Hadirkan Fakta
Login

APTISI dan APPERTI Desak Mendagri Tegaskan Aset Pendidikan Nirlaba Bukan Objek PBB

Jakarta || Radarpost.id

Asosiasi Perguruan Tinggi Swastaa Indonesia (APTISI) bersama Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah terkait pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas lahan dan bangunan yang digunakan yayasan atau lembaga pendidikan nirlaba.

Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi antara pimpinan APTISI, APPERTI, dan Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (BKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11/2026), di Gedung H Lantai 8, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut merupakan tindak lanjut atas persoalan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 oleh sejumlah pemerintah kabupaten dan kota terhadap lahan serta bangunan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan nirlaba.

Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. M. Budi Djatmiko, Ketua Umum APPERTI, Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, serta Ketua Dewan Pembina APTISI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc, Marzuki Alie, PhD, menjadi juru bicara utama dalam perjuangan tersebut.

Mereka menilai penerbitan SPPT PBB-P2 terhadap aset pendidikan yang memenuhi ketentuan pengecualian pajak berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan Ketentuan Perundang-undangan

Dalam penjelasan Tim Ad Hoc, pengecualian PBB-P2 bagi aset pendidikan nirlaba telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Pasal 38 ayat (3) huruf b UU tersebut menyebutkan bahwa bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang pendidikan dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dikecualikan dari objek PBB-P2.

Ketentuan tersebut, menurut Tim Ad Hoc, merupakan kelanjutan dari prinsip pengecualian pajak bagi fasilitas pendidikan nirlaba yang telah dikenal dalam regulasi perpajakan sebelumnya.

Selain itu, sejumlah peraturan terkait yayasan dan penyelenggaraan pendidikan juga menegaskan prinsip nirlaba. Di antaranya UU Yayasan, UU Sistem Pendidikan Nasional, serta UU Pendidikan Tinggi.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, misalnya, Pasal 63 huruf c menegaskan bahwa otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba.

Artinya, penyelenggaraan pendidikan tidak ditujukan untuk membagikan keuntungan kepada pengelola, melainkan mengutamakan keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Tim Ad Hoc juga menyoroti ketentuan perpajakan di tingkat pusat yang mengatur bahwa sisa lebih dana lembaga pendidikan nirlaba dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) badan sepanjang memenuhi persyaratan dan diinvestasikan kembali untuk peningkatan mutu pendidikan.

Didukung Rekomendasi Komisi X DPR RI

Perjuangan untuk memperjelas status aset pendidikan nirlaba tersebut juga disebut telah mendapatkan perhatian Komisi X DPR RI.

Dukungan itu merujuk pada hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada 19 Februari 2025 dan 14 April 2026.

Dalam rekomendasinya, Komisi X DPR RI mendorong penyelesaian persoalan perbedaan penafsiran regulasi terkait lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang menjalankan fungsi pendidikan secara nirlaba.

Komisi X menegaskan bahwa pemanfaatan bumi dan bangunan untuk kepentingan pendidikan yang memenuhi ketentuan harus dikecualikan dari objek PBB.

Empat Tuntutan kepada Mendagri

Dalam audiensi tersebut, APTISI, APPERTI, dan Tim Ad Hoc menyampaikan sejumlah tuntutan konkret kepada Menteri Dalam Negeri.

Pertama, menerbitkan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang digunakan yayasan atau lembaga pendidikan formal nirlaba dan memenuhi ketentuan perizinan merupakan bukan objek PBB-P2.

Kedua, menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota membatalkan SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan terhadap aset pendidikan yang memenuhi kriteria pengecualian. Mereka juga meminta adanya koordinasi dengan BPK RI terkait penyesuaian pencatatan piutang pajak daerah.

Ketiga, menyusun standar verifikasi nasional yang sederhana dan seragam. Persyaratan yang diusulkan meliputi akta pendirian yayasan dan pengesahan Kementerian Hukum, izin operasional pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa aset digunakan semata-mata untuk kegiatan pendidikan.

Keempat, menghentikan tindakan koersif penagihan PBB-P2 terhadap aset pendidikan yang memenuhi ketentuan pengecualian, termasuk pemblokiran rekening, pemasangan stiker penunggak pajak, maupun penerbitan surat teguran paksa.

Negara Diminta Konsisten Menegakkan Hukum

Tim Ad Hoc menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan semata-mata meminta keringanan atau pembebasan pajak, melainkan mendorong pemerintah menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

“Kami tidak minta dibebaskan PBB. Kami minta negara menegakkan hukumnya sendiri. Kalau bukan objek PBB, jangan diterbitkan SPPT-nya,” demikian pesan strategis yang disampaikan Tim Ad Hoc.

Mereka berharap pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap dunia pendidikan dengan memastikan tidak ada kebijakan daerah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasalnya, lembaga pendidikan swasta berbasis nirlaba turut mengambil peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat.

Melalui audiensi tersebut, APTISI, APPERTI, dan Tim Ad Hoc berharap Kemendagri dapat mengambil langkah konkret agar terdapat keseragaman kebijakan di seluruh daerah.

Dengan demikian, penyelenggara pendidikan nirlaba dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan tanpa terbebani kewajiban pajak yang menurut ketentuan tidak termasuk objek PBB-P2.