JAKARTA|| Radarpost.id
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menata kawasan permukiman padat di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, memunculkan kekhawatiran di kalangan warga. Mereka berharap pembenahan lingkungan tidak berujung pada penggusuran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan harian yang bergantung pada kontrakan murah.
Kekhawatiran itu muncul seiring kabar rencana pelebaran anak Kali Krukut yang melintasi permukiman tersebut. Sejumlah warga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun dampak penataan terhadap tempat tinggal mereka.
Elsa, salah seorang warga yang mengontrak di kawasan Kampung Bali, mengatakan informasi mengenai rencana penataan dan pelebaran kali sudah beredar di kalangan masyarakat. Namun, informasi tersebut belum disertai kepastian resmi yang diketahui warga.
“Ada sih informasi, cuman ya namanya dari mulut ke mulut, kan belum jelas ya kita belum tahu. Ada yang bilangnya setahun lagi, ada yang bilangnya awal tahun,” kata Endah yang di kutip KompasCom saat di Kampung Bali, Senin (12/10/2026).
Menurut Elsa, beberapa hari sebelumnya pihak kelurahan telah melakukan pengukuran di sekitar permukiman. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelebaran kali disebut-sebut akan dilakukan masing-masing dua meter di sisi kanan dan kiri.
Rencana tersebut membuat Elsa khawatir tempat tinggalnya ikut terdampak. Jika harus meninggalkan kontrakan yang saat ini ditempatinya, ia mengaku belum mengetahui harus pindah ke mana.
“Kalau dilebarin segitu, berarti kena kontrakan kita, kita bingung dah jadinya kalau dipaksa pindah enggak tahu mau ke mana,” ujarnya.
Kontrakan Rp 20 Ribu Sehari Jadi Andalan Warga
Bagi warga Kampung Bali, persoalan penataan kawasan bukan sekadar perubahan kondisi lingkungan. Ketersediaan hunian dengan biaya terjangkau juga menjadi pertimbangan utama, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian.
Eva (51), warga yang tinggal tidak jauh dari Elsa, mengaku keberatan apabila penataan kawasan berujung pada penggusuran. Menurutnya, mencari tempat tinggal pengganti dengan harga serupa bukan perkara mudah.
“Kurang setuju ya. Karena kalau seandainya digusur gitu tuh kan otomatis warga juga mau cari rumah yang seperti ini tuh di mana gitu kan, di sini bayar Rp 20.000 sehari, kalau di luar di atas Rp 1 juta sebulan,” kata Eva.
Eva sehari-hari berjualan keliling menggunakan lori di kawasan Tanah Abang. Dengan penghasilan yang tidak menentu, sistem pembayaran sewa harian membuatnya bisa menyesuaikan pengeluaran dengan uang yang diperoleh setiap hari.
Ia menjelaskan, pendapatan dari berjualan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan dan keperluan sehari-hari. Karena itu, pembayaran kontrakan secara bulanan dinilai lebih sulit dipenuhi ketika pemasukan tidak selalu stabil.
“Karena kan penghasilan sehari-hari kan mereka berjualan, contoh kayak saya berjualan, kalau untuk per bulan itu kan kita juga enggak ada gitu. Paling kalau dapat harian ya habis buat makan, buat ini itu. Tapi kalau ada kontrakan kayak begini kan kita bisa nyicil per hari,” tuturnya.
Warga Tak Ingin Jauh dari Pusat Ekonomi Tanah Abang
Selain persoalan biaya sewa, jarak tempat tinggal dengan lokasi mencari nafkah juga menjadi pertimbangan warga. Eva khawatir perpindahan ke kawasan yang lebih jauh akan menambah beban hidup sekaligus menyulitkannya mempertahankan penghasilan.
Menurutnya, Tanah Abang merupakan kawasan yang ramai dan menjadi lokasi strategis untuk berjualan. Jika harus pindah ke wilayah lain, ia belum tentu bisa mendapatkan peluang usaha yang sama.
“Ibaratnya kalau kita pindah jauh juga kan, nyari duitnya tetap harus di sini. Karena kan memang wilayah Tanah Abang ini nih pusatnya keramaian. Kalau di tempat-tempat lain kan kita enggak tahu,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat warga berharap pemerintah mempertimbangkan nasib masyarakat yang tinggal di bantaran kali sebelum menjalankan penataan. Kepastian mengenai rencana pelebaran, dampak terhadap bangunan, serta solusi bagi warga terdampak dinilai penting agar mereka tidak diliputi ketidakpastian.
Rencana pembenahan Kampung Bali pun menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah, yakni memperbaiki kondisi permukiman sekaligus memperhatikan kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah.
Bagi warga seperti Elsa dan Eva, harapannya sederhana: lingkungan bisa menjadi lebih baik tanpa membuat mereka kehilangan tempat tinggal murah dan semakin jauh dari sumber penghidupan.
Sumber: KompasCom
