Cepat dan Akurat Hadirkan Fakta
Login

Menag Soroti Krisis Guru Agama, Indragiri Hulu Butuh Tambahan Tenaga Pendidik

Audiensi Menteri Agama dengan Bupati Indragiri Hulu.(Istimewa)

JAKARTA|| Radarpost.id

Kekurangan tenaga pendidik agama masih menjadi persoalan di sejumlah daerah di Indonesia. Keterbatasan tersebut tidak hanya terjadi pada pendidikan agama Islam, tetapi juga pendidikan agama Kristen, terutama di wilayah yang memiliki komposisi masyarakat dengan latar belakang keyakinan beragam.

Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, dalam audiensi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ade menyampaikan sejumlah tantangan pelayanan keagamaan di wilayahnya. Salah satunya adalah kebutuhan tambahan tenaga pembimbing dan guru agama, khususnya untuk melayani masyarakat non-Muslim.

Menurut Ade, terdapat dua kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Kondisi itu membutuhkan perhatian lebih agar pelayanan keagamaan dan pendidikan agama bagi masyarakat maupun peserta didik dapat berjalan optimal.

“Kami membutuhkan lebih banyak penyelenggara agama Kristen. Di Indragiri Hulu itu ada dua kecamatan yang memang mayoritas tidak beragama Islam. Kami ingin bimbingan masyarakat yang beragama nonmayoritas dan siswa-siswanya lebih optimal,” kata Ade.

Selain persoalan tenaga pendidik, Bupati Ade turut menyampaikan sejumlah kebutuhan lain, mulai dari pembinaan pesantren, kendala pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga penguatan pendidikan masyarakat adat melalui program beasiswa.

Menag Akui Kekurangan Guru Agama Terjadi di Berbagai Daerah

Menanggapi persoalan tersebut, Nasaruddin Umar mengakui keterbatasan guru agama masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia mencontohkan kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang masih membutuhkan tenaga pendidik agama. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, masyarakat terkadang mengandalkan tokoh agama setempat sebagai pengajar.

“Kita krisis di mana-mana. Di NTT dan di Papua kita kekurangan guru agama. Maka terpaksa, cara kita, dititipkan di masjid, imam masjid jadi mengajarkan agama. Dan sebaliknya Kristen di beberapa tempat itu kita dititipkan gereja, jadi pendetanya, pastornya yang dikasih materi-materi,” ujar Nasaruddin.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan keagamaan masih membutuhkan perhatian, terutama di daerah yang belum memiliki tenaga pengajar sesuai kebutuhan masyarakat.

Menag juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap para tokoh dan pengabdi keagamaan. Menurutnya, pemberian insentif menjadi salah satu faktor penting agar mereka dapat terus menjalankan tugas pelayanan di tengah masyarakat.

Ia mengingatkan, minimnya dukungan ekonomi berpotensi membuat para tokoh agama meninggalkan wilayah pedesaan untuk mencari penghidupan di perkotaan. Jika kondisi tersebut terjadi, pelayanan keagamaan di tingkat masyarakat bisa ikut terganggu.

“Bapak Bupati, bagaimana mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka itu tokoh masyarakat, punya nilai politik. Kalau dia tidak dikasih insentif yang bisa mengejar kehidupannya nanti takutnya urbanisasi mereka lari ke kota,” tutur Nasaruddin.

Menag mencontohkan, keterbatasan insentif dapat berdampak pada berkurangnya ketersediaan khatib di desa sehingga aktivitas pelayanan keagamaan masyarakat tidak berjalan maksimal.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan pelayanan keagamaan di daerah, termasuk pemerataan guru agama, pembinaan pesantren, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat lintas agama dan kelompok adat.