Surabaya || Radarpost.id
Polda Jawa Timur mulai memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan kasus ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang menewaskan 67 orang. Penyelidikan ini difokuskan pada dugaan adanya unsur pidana di balik robohnya bangunan yang menelan puluhan korban jiwa tersebut.
Subdit I Industri, Perdagangan, dan Investasi (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim telah memanggil satu santri bernama Shaka Nabil Ichsani sebagai saksi. Pemanggilan ini berdasarkan laporan polisi bernomor LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.
“Iya, benar, undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani sudah dilayangkan sebagai saksi,” ujar AKP Edi Iskandar, penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (7/10/2025).
Edi menjelaskan, penyelidikan dilakukan berdasarkan surat perintah SP.Lidik/4579/X/RES.1.2./2025/Ditreskrimsus/Polda Jatim tertanggal 1 Oktober 2025. Shaka telah dimintai keterangan pada Jumat (3/10/2025) di ruang Unit II Subdit Tipid Indagsi.
Tragedi ambruknya musala Ponpes Al Khoziny terjadi pada Senin, 29 September 2025, dan menjadi salah satu peristiwa paling memilukan tahun ini. Setelah sembilan hari pencarian, tim SAR menemukan 61 jasad dan 7 potongan tubuh, sementara 104 santri dinyatakan selamat.
Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Bidang Ketenagakerjaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebelumnya menegaskan, kegiatan belajar-mengajar di ponpes tersebut dihentikan sementara untuk fokus pada pemulihan trauma para santri dan penyelidikan penyebab bangunan roboh.
“Kami minta seluruh aktivitas belajar dihentikan dulu. Fokusnya sekarang adalah pemulihan psikologis para korban dan memastikan audit bangunan dilakukan secara menyeluruh,” ujar Cak Imin saat meninjau lokasi kejadian.
Sementara itu, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menyebut insiden ini sebagai tragedi terbesar sepanjang 2025 di Indonesia, bahkan melampaui jumlah korban bencana alam seperti gempa Poso dan banjir bandang di Bali serta Nagekeo.
“Tragedi ini mendapat perhatian langsung dari Kepala BNPB atas arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya evaluasi keselamatan bangunan pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia,” tegas Budi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jawa Timur, Mochamad Arif, menambahkan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi pelanggaran standar konstruksi pada bangunan musala tersebut.
“Ada dugaan penggunaan material di bawah standar dan tidak adanya pengawasan teknis memadai saat pembangunan. Ini akan kami laporkan secara resmi kepada penyidik,” ujarnya.
BNPB kini menutup operasi SAR dan fokus pada tahap pemulihan serta rekonstruksi. Di sisi lain, tim DVI Pusdokkes Mabes Polri masih terus bekerja untuk mengidentifikasi sejumlah jenazah yang belum terverifikasi agar segera diserahkan kepada keluarga korban.
Tragedi ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan. Polda Jatim menegaskan, proses hukum akan berjalan hingga tuntas guna memastikan pihak yang lalai atau bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
