Jakarta|| Radarpost.id
Insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di wilayah Jakarta Timur memicu sorotan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek pengawasan dan standar keamanan pangan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus tersebut. Namun, ia menilai langkah penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum cukup untuk menjawab dampak serius yang ditimbulkan.
“Penanganan cepat patut diapresiasi, tetapi perlu ada langkah yang lebih tegas agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Charles dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia mendorong adanya kebijakan penegakan yang lebih konsisten, termasuk kemungkinan penutupan permanen terhadap unit layanan yang terbukti lalai hingga menyebabkan gangguan kesehatan pada penerima manfaat program.
Menurut Charles, insiden ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada siswa. Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin di seluruh rantai layanan MBG.
Selain itu, Komisi IX DPR RI mendorong peningkatan pengawasan dengan melibatkan lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan secara lebih intensif. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan dalam program strategis nasional tersebut.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut memastikan penanganan korban berjalan optimal. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah meninjau langsung kondisi para siswa yang dirawat di rumah sakit rujukan.
“Pemerintah memastikan seluruh siswa mendapatkan penanganan yang baik,” ujar Pramono.
Berdasarkan laporan, sebanyak 72 siswa dari empat sekolah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa saat ini menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Kasus ini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi, agar tujuan meningkatkan kesehatan generasi muda dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko baru.
