Jakarta|| Radarpost.id
Warga Jakarta kembali dihadapkan pada persoalan polusi udara yang belum kunjung membaik. Di tengah aktivitas masyarakat yang bergantung pada kendaraan bermotor, pemerintah menyoroti kualitas BBM di Indonesia sebagai salah satu penyebab utama memburuknya kualitas udara di ibu kota.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan sektor transportasi menjadi penyumbang besar pencemaran udara di Jakarta. Kontribusinya mencapai 32-41 persen dan dapat meningkat hingga sekitar 57 persen saat musim kemarau ketika kondisi atmosfer membuat polutan lebih mudah terperangkap.
Menurut Hanif, persoalan terbesar bukan hanya tingginya jumlah kendaraan, tetapi juga kandungan sulfur dalam bahan bakar minyak (BBM) yang masih jauh di atas standar emisi Euro IV.
“Hampir 90 persen BBM kita memiliki kandungan sulfur di atas 1.500 ppm. Padahal standar Euro IV hanya memperbolehkan maksimal 50 ppm,” ujar Hanif.
Ia menjelaskan, tingginya kadar sulfur menghasilkan emisi gas buang yang lebih besar sehingga memperburuk kualitas udara, terutama di kawasan perkotaan dengan mobilitas kendaraan yang sangat padat seperti Jakarta.
Hanif menyebut saat ini pilihan BBM rendah sulfur masih terbatas. Untuk jenis solar, salah satu yang memenuhi standar adalah Pertamina Dex. Sementara pada bensin, BBM dengan kandungan sulfur lebih rendah tersedia pada Pertamax Turbo, Pertamax Green, dan Pertamax RON 95.
Sebaliknya, sebagian besar BBM yang beredar di pasaran masih memiliki kandungan sulfur di atas 1.000 ppm sehingga dinilai belum mampu mendukung upaya pengendalian emisi kendaraan secara optimal.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Setiap hari, jutaan warga Jakarta menghirup udara yang kualitasnya kerap berada pada kategori tidak sehat, terutama saat musim kemarau ketika konsentrasi polutan meningkat.
Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong percepatan konversi menuju BBM rendah sulfur sebagai langkah strategis untuk menekan polusi udara Jakarta sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
“Ini sudah berkali-kali kami dorong, diperlukan keberanian untuk mengonversi BBM dengan kandungan sulfur tinggi menjadi BBM rendah sulfur,” kata Hanif.
Selain perbaikan kualitas BBM, pengendalian polusi udara juga membutuhkan dukungan kebijakan lain seperti peningkatan uji emisi kendaraan, pengembangan transportasi publik, serta percepatan penggunaan kendaraan dengan emisi yang lebih rendah.
Perbaikan kualitas udara dinilai bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kesehatan jutaan warga yang setiap hari beraktivitas di kawasan metropolitan.
