Jakarta|| Radarpost.id
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah agenda besar yang akan mulai digenjot pemerintah pada 2027. Program tersebut tidak hanya menyasar pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga masuk ke sektor energi, aset BUMN, pasar komoditas, pembiayaan pembangunan hingga kebijakan kewarganegaraan.
Rencana itu disampaikan Prabowo saat membacakan pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Berbeda dari sekadar daftar proyek pembangunan, agenda tersebut menunjukkan arah pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi sekaligus memperkuat layanan dasar masyarakat.
Prabowo menekankan setiap kebijakan dan anggaran harus memiliki hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah harus punya tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran dan pertanggungjawaban,” ujar Prabowo.
Berikut 10 agenda besar pemerintah yang disiapkan untuk 2027:
1. Renovasi 10.000 Puskesmas
Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan. Masing-masing puskesmas dialokasikan sekitar Rp4 miliar, dengan tambahan dukungan untuk wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Selain itu, sekitar 514 laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) juga akan direnovasi.
Program renovasi puskesmas ditargetkan rampung paling lambat 2030. Pemerintah juga menyiapkan layanan ambulans udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.
2. Revitalisasi 441 RSUD
Pembenahan layanan kesehatan berlanjut ke tingkat rumah sakit. Pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD).
Sebanyak 66 rumah sakit di wilayah 3T telah dibangun, dengan 22 di antaranya sudah beroperasi.
Rumah sakit tersebut akan diperkuat untuk menangani penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, gangguan ginjal serta layanan kesehatan ibu dan anak.
Persoalan lain yang ingin dikejar pemerintah adalah kekurangan tenaga medis. Prabowo menyebut Indonesia masih membutuhkan puluhan ribu dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.
3. Renovasi Sekolah Dipercepat
Pemerintah menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi pada 2029. Pekerjaan akan dipercepat pada 2027 dan 2028.
Prioritas diberikan kepada sekolah dengan atap rusak atau rawan roboh, dinding retak, ruang kelas tidak aman serta fasilitas toilet yang bermasalah.
Digitalisasi sekolah juga dilanjutkan. Pemerintah menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruangan dengan interactive flat panel (IFP) untuk mendukung pembelajaran digital dan pembelajaran jarak jauh.
4. Indonesia Bakal Punya Bursa Komoditas Strategis
Salah satu agenda yang memiliki dampak langsung terhadap sektor bisnis adalah rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.
Bursa tersebut nantinya memperdagangkan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi dan karet.
Pemerintah ingin Indonesia memiliki harga acuan sendiri atau Indonesia Reference Price, sehingga pembentukan harga komoditas ekspor tidak terlalu bergantung pada bursa di luar negeri.
Regulasi bursa ditargetkan terbit paling lambat 17 September 2026, sedangkan operasionalnya ditargetkan dimulai 1 Januari 2027.
5. Aset BUMN Menganggur Bakal Dioptimalkan
Pemerintah juga akan mengejar pemanfaatan aset BUMN yang selama ini dinilai belum menghasilkan nilai optimal.
Aset tersebut bisa berupa tanah, gedung, kawasan, jaringan hingga bandara.
Swasta nantinya dapat dilibatkan untuk mengoperasikan aset melalui mekanisme yang terbuka dan kompetitif. Namun, kepemilikan aset strategis tetap berada di tangan negara.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga membuka ruang investasi dan lapangan kerja baru.
6. Kejar 100 GW Energi Surya
Pemerintah memasang target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW).
Dalam tahap awal, pemerintah akan membangun 30 GW tenaga surya sekaligus mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 GW.
Program tersebut terutama diarahkan ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar diesel.
Prabowo memperkirakan pengembangan PLTS 100 GW dapat menghemat biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.
7. Jakarta Disiapkan Jadi Pusat Finansial Internasional
Pemerintah juga berencana membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Jakarta akan menjadi lokasi awal, dengan peluang pengembangan berikutnya ke Bali. PFII akan diarahkan sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa berstandar internasional.
Ekosistem tersebut akan mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, perdagangan derivatif, bursa karbon, emas, fintech, keuangan syariah hingga manajemen investasi.
Target besarnya adalah membuat transaksi atas kekayaan dan investasi Indonesia lebih banyak dilakukan di dalam negeri sekaligus menarik modal dan talenta internasional.
8. Danantara Siapkan Pembiayaan Proyek Strategis
Pemerintah memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek strategis yang belum menarik secara komersial dalam jangka pendek.
Salah satu proyek yang disebut dapat memperoleh dukungan adalah pengembangan mobil nasional yang ditargetkan memasuki produksi massal pada akhir 2028.
Selain itu, skema pembiayaan tersebut dapat diarahkan untuk pembangunan giant sea wall di sepanjang Pantai Utara Jawa.
Proyek tanggul laut tersebut dirancang membentang dari Banten hingga Gresik dan diperkirakan membutuhkan waktu 15-20 tahun.
9. Produksi 1 Juta Motor Listrik
Pemerintah juga ingin mendorong elektrifikasi kendaraan rakyat.
Insentif besar disiapkan bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi hingga 1 juta sepeda motor listrik di dalam negeri.
Targetnya bukan hanya mengurangi konsumsi BBM dan impor energi. Pemerintah juga ingin menciptakan industri baru dari sektor baterai, perangkat lunak hingga layanan purnajual.
Penggunaan motor listrik diperkirakan dapat memangkas biaya mobilitas masyarakat dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
10. Dwi Kewarganegaraan Terbatas untuk Talenta
Agenda terakhir menyentuh kebijakan kewarganegaraan.
Pemerintah berencana mengusulkan perubahan aturan agar dwi kewarganegaraan dapat diberikan secara terbatas kepada talenta tertentu yang dianggap dibutuhkan Indonesia.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, seniman, atlet hingga pemain sepak bola profesional.
Kebijakan ini ditujukan untuk menarik kembali diaspora Indonesia yang telah mengambil kewarganegaraan negara lain tanpa harus kehilangan hubungan dengan Indonesia.
Namun, penerapannya akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas, keamanan dan kepentingan nasional.
Dari layanan dasar hingga mesin ekonomi
Jika dilihat secara keseluruhan, 10 agenda tersebut memperlihatkan strategi pemerintah yang bergerak di dua sisi sekaligus: memperbaiki layanan dasar dan membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Puskesmas, rumah sakit dan sekolah menjadi fondasi pelayanan masyarakat. Sementara bursa komoditas, optimalisasi aset BUMN, energi surya, PFII, DDMF dan kendaraan listrik diarahkan untuk memperkuat investasi serta industri nasional.
Adapun kebijakan dwi kewarganegaraan mengambil jalur berbeda dengan membidik modal manusia dari diaspora.
Tantangannya kini bukan sekadar seberapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi seberapa efektif program-program tersebut dieksekusi dan menghasilkan dampak yang bisa dirasakan masyarakat serta dunia usaha.
Dengan target yang sebagian melewati 2027 hingga 2030, keberhasilan agenda Prabowo tersebut pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kualitas regulasi, kesiapan industri dan kemampuan pemerintah mengawal setiap rupiah anggaran agar menghasilkan manfaat nyata.
