Jakarta || Radarpost.id
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut membawa beragam tuntutan, mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, penurunan harga kebutuhan pokok, hingga kritik terhadap sejumlah program pemerintah.
Sedikitnya empat kelompok yang berkumpul menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Masing-masing kelompok membawa isu dan tuntutan yang berbeda. Sebagian massa menyampaikan kritik terhadap pemerintah, sementara RMP4 datang untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
AMPB Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengusung dua tuntutan utama dalam aksi di depan Gedung DPR.
Pertama, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, mereka menerapkan penerapan hukum mati bagi tindak pidana korupsi.
Isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama massa dalam aksi tersebut.
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) membawa tuntutan yang lebih luas. Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi pelajar dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.
GERAM antara lain menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, meningkatkan demokrasi, dan memperluas ketimpangan ekonomi.
GERAM juga meminta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan serta dievaluasi, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Selain itu, mereka menolak kebijakan perpajakan yang menilai melemahkan masyarakat dan mendorong penerapan pajak progresif bagi kelompok pemilik modal besar.
Dalam bidang layanan dasar, GERAM menuntut pendidikan dan layanan kesehatan gratis serta berkualitas. Mereka juga menolak komersialisasi pendidikan dan memangkas anggaran untuk layanan dasar.
Tuntutan lainnya mencakup penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, penetapan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, serta percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
GERAM juga meminta adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, termasuk jaminan upah layak dan jam kerja yang manusiawi.
Mereka menolak memperluas peran militer di ranah sipil dan meminta batalyon pembangunan dihentikan. GERAM juga mengizinkan kriminalisasi terhadap aktivisme serta menjamin orang-orang yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik.
Terakhir, GERAM mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus korupsi serta memastikan aset hasil korupsi dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
AMDB Bawa Tiga Tuntutan
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) ikut mengikuti aksi di Jakarta. Kelompok tersebut membawa tiga tuntutan utama.
AMDB mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta meminta pemerintah menstabilkan harga barang kebutuhan pokok.
Sebelum bergerak menuju Gedung DPR RI, perwakilan AMDB telah melakukan konsolidasi dan penyampaian aspirasi masyarakat Depok di Gedung DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
RMP4 Justru Dukung Program Pemerintah
Berbeda dengan kelompok lain yang menyampaikan kritik, Program Pengawal Presiden Relawan Madura Prabowo (RMP4) menggelar aksi damai untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
RMP4 mengusung tema “Jaga Indonesia” dan secara khusus menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Massa RMP4 datang dari Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Pesertanya berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti tukang becak, buruh, pekerja bangunan, sopir, hingga tenaga penjualan.
Oleh karena itu, aksi 27 Agustus di depan Gedung DPR tidak mengusung satu isu tunggal. Massa yang hadir menyampaikan tuntutan maupun dukungan dengan fokus berbeda, mulai dari pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset hingga persoalan ekonomi, layanan publik, demokrasi, serta dukungan terhadap program pemerintah.
