JAKARTA|| Radarpost.id
Keberadaan kamera pengawas atau CCTV di area yang disebut sebagai klaster mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, kembali menjadi sorotan.
Ombudsman RI mengungkap adanya CCTV di salah satu bangunan yang mereka periksa saat melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, Ombudsman belum dapat memastikan apakah kamera tersebut dalam kondisi aktif atau tidak.
Anggota Ombudsman RI Syafrida R Rasahan mengatakan, pihaknya melihat CCTV berada di salah satu rumah berwarna putih ketika melakukan pemeriksaan.
“Kalau di waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui,” kata Syafrida di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Temuan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya muncul keterangan berbeda dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dengan Komisi XIII DPR RI.
Dalam rapat yang berlangsung sehari sebelumnya, Kalapas Kelas IIA Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto menyatakan tidak terdapat CCTV di area yang disebut sebagai klaster mewah tersebut.
Keterangan itu disampaikan Wisnu saat menjawab pertanyaan anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arief Wibowo.
“Tidak ada, Bapak,” ujar Wisnu dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Senin (28/9/2026).
Perbedaan keterangan mengenai CCTV tersebut menambah daftar persoalan yang tengah diperiksa terkait temuan Ombudsman di Lapas Cibinong.
Ombudsman Pastikan Tim dalam Kondisi Aman
Di tengah polemik tersebut, Syafrida memastikan anggota Ombudsman yang melakukan sidak ke Lapas Cibinong dalam kondisi aman.
Dia mengatakan tidak ada teror yang dialami anggota Ombudsman setelah melakukan pemeriksaan di lapas tersebut.
“Alhamdulillah, kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami,” ujarnya.
Syafrida berharap Ombudsman tetap dapat menjalankan tugas pengawasan terhadap pelayanan publik tanpa gangguan.
“Pimpinan maupun seluruh jajaran, kami mohon doanya semoga kami tetap selamat, sehat, dan bisa menjalankan tugas kami melakukan pengawasan pelayanan masyarakat,” katanya.
Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan
Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Kelas IIA Cibinong.
Kelima pejabat tersebut yakni kepala lapas (kalapas), kepala pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan (Kasibinadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (Kasikamtib), serta kepala urusan umum lapas.
Penonaktifan itu dilakukan setelah Ombudsman menemukan sejumlah persoalan saat melakukan pemeriksaan di Lapas Cibinong.
Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan sebelumnya mengatakan pihaknya mendapat perintah Menteri Imipas Agus Andrianto untuk melakukan pemeriksaan internal.
“Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman,” kata Rudi.
Kini, keberadaan CCTV menjadi salah satu bagian yang turut disorot di tengah proses pemeriksaan Lapas Cibinong. Terlebih, terdapat perbedaan keterangan antara temuan Ombudsman di lapangan dan keterangan Kalapas Cibinong nonaktif di hadapan DPR.
