Tangerang // Radarpost.id
Nasib Muhammad Farhan alias Pehong, terdakwa dalam perkara dugaan peredaran uang palsu yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, menjadi perhatian tim penasihat hukumnya. Mereka meminta majelis hakim melihat perkara tersebut secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada peran terdakwa sebagai perantara.
Tim penasihat hukum dari Law Firm IMS & Associates, Suhartawan Hutapea, S.H., M.H.Kes., menegaskan bahwa Farhan bukan pembuat, pencetak, maupun bandar utama uang palsu. Menurutnya, terdapat pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pembuatan dan penyediaan uang rupiah palsu tersebut.
Suhartawan menggambarkan Farhan sebagai masyarakat kecil yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online dan wiraswasta dengan latar belakang pendidikan SMK. Ia juga menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang masih kecil.
“Dalam kehidupan sehari-hari, Farhan hanyalah seorang pengemudi ojek online dan pekerja wiraswasta kecil yang menjadi tulang punggung tunggal keluarganya,” ujar Suhartawan dalam keterangan tertulis pada Radarpost, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, keterlibatan Farhan dalam perkara tersebut menurut pembelaan terjadi karena arahan dan permintaan pihak lain, di tengah tekanan ekonomi yang dialami keluarganya.
Bahkan, Suhartawan menyatakan kliennya tidak mempunyai peralatan, keahlian, ataupun kapasitas untuk mencetak uang palsu. Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan perbedaan peran antara pihak yang diduga memproduksi uang dengan pihak yang hanya menjadi perantara.
Dalam keterangannya, Suhartawan menyebut seorang berinisial DC, S.T., diduga sebagai pembuat sekaligus pencetak uang rupiah palsu. Sementara itu, seseorang berinisial M.Bst. disebut sebagai penyedia awal dan pemasok barang.
“Farhan tergiur menjadi perantara karena kebutuhan hidup sehari-hari untuk membiayai keluarga. Namun, keterlibatannya harus dilihat berdasarkan peran dan fakta hukum yang terungkap di persidangan,” katanya.
Tim penasihat hukum juga menyoroti penyerahan 64 lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100 ribu dengan total nominal Rp6,4 juta.
Menurut Suhartawan, penyerahan tersebut berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, sebanyak 20 lembar pada 14 Mei 2026 di Warung Kongkow De Latinos. Kedua, empat lembar pada 16 Mei 2026 di Restoran Lembur Kuring. Ketiga, sebanyak 40 lembar pada 17 Mei 2026 di Indomaret Muncul.
Pihak pembela menyebut seluruh transaksi tersebut dilakukan atas permintaan aktif saksi YA yang berada dalam pengawasan operasi penyamaran atau undercover buy aparat Subdit II Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Anggota tim penasihat hukum lainnya, Petrus Silitonga, S.H., M.H., menambahkan bahwa berdasarkan keterangan tim pembela mengenai fakta persidangan, seluruh 64 lembar uang tersebut langsung diserahkan kepada kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
Petrus menyatakan Farhan tidak pernah membelanjakan ataupun mengedarkan uang tersebut kepada masyarakat melalui pasar tradisional, toko, maupun tempat transaksi umum lainnya.
“Seluruh uang tersebut menjadi barang bukti. Farhan tidak pernah membelanjakan atau melepaskannya ke masyarakat,” ujar Petrus.
Selain transaksi tersebut, tim penasihat hukum turut menanggapi dugaan rencana pemesanan 250 lembar uang palsu dengan nilai nominal Rp25 juta.
Petrus menyebut pesanan tersebut tidak pernah terealisasi karena pihak pemasok berinisial M.Bst. tidak memiliki barang yang diminta.
Atas dasar itu, pihaknya meminta majelis hakim tidak menyamakan posisi Farhan dengan pihak yang diduga memiliki peran sebagai pembuat maupun pemasok uang palsu.
Menurut Petrus, penegakan hukum harus mempertimbangkan peran konkret, unsur kesalahan, serta keseluruhan alat bukti yang terungkap selama persidangan.
“Hukum harus menyentuh aktor utama, bukan hanya pihak yang paling mudah dijerat. Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan berdasarkan pembuktian yang utuh,” tegasnya.
Tim penasihat hukum berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi terdakwa, sikap kooperatif, serta penyesalan yang telah disampaikan Farhan selama proses persidangan.
Mereka juga meminta agar kemampuan ekonomi terdakwa menjadi pertimbangan dalam menentukan hukuman, khususnya terkait kemungkinan pidana denda yang dinilai sulit dijangkau oleh Farhan.
Meski menyampaikan sejumlah keberatan dan pembelaan, tim penasihat hukum menegaskan tetap menghormati proses persidangan serta menyerahkan penilaian terhadap fakta dan alat bukti sepenuhnya kepada majelis hakim.
“Kami berharap putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa,” tandas Petrus.








