Jakarta // Radarpost.id
Polda Metro Jaya mengungkap serangkaian kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus, mulai dari perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara di Rusia, pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri, hingga eksploitasi seksual anak dan perkawinan pesanan.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi 30 korban dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Pengungkapan ini merupakan bagian dari penanganan 14 perkara TPPO sepanjang 2026, yang terdiri atas tujuh perkara hasil pengungkapan baru dan tujuh perkara lainnya dari penyelidikan serta pengembangan kasus sebelumnya.
Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pengungkapan kasus TPPO merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung program prioritas Kapolri, khususnya pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Metro Jaya dalam mendukung program prioritas Kapolri, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap masyarakat,” kata Budi.
Dari 30 korban yang teridentifikasi dalam perkara yang dipaparkan, sebanyak 23 orang merupakan laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo menjelaskan, pengungkapan perkara dilakukan bersama sejumlah polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan perekrutan WNI untuk diberangkatkan ke Rusia dengan iming-iming pekerjaan sebagai personel pengamanan perbatasan maupun tentara.
Para korban dijanjikan gaji berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan, tunjangan sekitar Rp3 juta, serta sejumlah fasilitas dan bonus. Bahkan, dalam penawaran perekrutan disebutkan adanya nilai kontrak kerja yang mencapai sekitar Rp400 juta.
Namun, kondisi yang dihadapi sejumlah korban di Rusia dilaporkan tidak sesuai dengan tawaran awal. Polisi menemukan dugaan jaringan perekrutan yang memanfaatkan media sosial dan grup WhatsApp untuk mencari calon korban.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut menemukan keterlibatan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) dalam jaringan perekrutan lintas wilayah.
Jaringan itu diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Medan, Malang, Banyumas, dan Bali.
Polisi juga memperoleh informasi mengenai 23 WNI yang telah diberangkatkan ke Rusia dan menjadi tentara. Dari jumlah tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan beberapa lainnya mengalami luka akibat ranjau. Sejumlah korban bahkan dilaporkan kembali menjalani pertempuran setelah mendapatkan perawatan.
Dalam pengembangan perkara, aparat kepolisian turut mencegah keberangkatan delapan orang yang diduga akan diberangkatkan melalui bandara.
Selain perkara perekrutan WNI ke Rusia, polisi mengungkap dugaan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Dalam kasus tersebut, tersangka berinisial MR diduga menjanjikan pekerjaan dan membantu pengurusan paspor serta tiket perjalanan kepada calon korban. Terdapat tiga korban dalam perkara ini.
Kasus lainnya ditangani Polres Metro Jakarta Utara, berkaitan dengan dugaan eksploitasi seksual terhadap anak. Korban diduga direkrut dan dipekerjakan sebagai pemandu lagu di tempat hiburan. Pelaku disinyalir memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, hingga pembayaran pelanggan yang mencapai Rp1 juta sampai Rp3 juta per hari.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap dugaan pengiriman PMI ke Slovakia dengan menggunakan mekanisme pemberangkatan dan perjanjian kerja yang tidak sesuai ketentuan. Korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi pekerjaan maupun hak yang diterima diduga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Pengungkapan berikutnya dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok terkait dugaan eksploitasi anak buah kapal (ABK). Para korban direkrut melalui media sosial dan jaringan perantara, kemudian dibebani berbagai biaya hingga terjerat utang. Dalam perkara tersebut, polisi menyelamatkan empat korban laki-laki dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.
Adapun Polres Metro Depok mengungkap dugaan perdagangan anak melalui praktik perkawinan pesanan. Dalam perkara tersebut, seorang anak perempuan berusia 16 tahun diduga mengalami manipulasi data kelahiran agar tercatat sebagai orang dewasa sehingga dapat diberangkatkan ke luar negeri.
Korban dijanjikan mahar sebesar Rp7 juta. Polisi mengamankan seorang tersangka laki-laki beserta sejumlah barang bukti, termasuk telepon genggam dan dokumen kependudukan.
Rita menegaskan, penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut masih terus dikembangkan untuk mengidentifikasi jaringan perekrutan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya.
Dalam penanganannya, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Polisi juga membuka kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari aktivitas perdagangan orang.
Pemberantasan TPPO tersebut turut melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Direktur Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan KP2MI Brigjen Pol Guritno Wibowo menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami aspek perekrutan, kelengkapan dokumen, serta kemungkinan pelanggaran administratif oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyebut lembaganya telah menerima 271 permohonan perlindungan dari korban TPPO. LPSK menyatakan kesiapan memberikan perlindungan kepada 30 korban yang teridentifikasi dalam pengungkapan Polda Metro Jaya.
Perlindungan tersebut meliputi layanan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, bantuan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan korban. LPSK juga mengingatkan bahwa korban TPPO memiliki hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian dari pelaku.
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dan bonus besar, terutama apabila tidak disertai kejelasan perusahaan, kontrak kerja, maupun dokumen pemberangkatan resmi.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran serta tidak menyerahkan dokumen identitas pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila menemukan dugaan perekrutan ilegal atau praktik perdagangan orang, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan kepolisian 110 atau kanal pengaduan Polda Metro Jaya di nomor 0812-1411-0110.
Melalui pengungkapan tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan hak para korban.
