Jakarta // Radarpost.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang KKEP terhadap AS dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, yakni penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Johnny Isir dalam keterangannya.
Sidang yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB tersebut dipimpin Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu serta tiga anggota komisi lainnya.
Dalam persidangan, AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Namun, terhadap putusan tersebut, AS telah menggunakan haknya dengan mengajukan banding. Selanjutnya, permohonan tersebut akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Johnny menegaskan, keputusan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan internal sekaligus memastikan setiap personel bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
Ia menyatakan Polri tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel diwajibkan menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku.
Selain itu, penegakan kode etik terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran lainnya juga akan dilanjutkan. Polri menjadwalkan pelaksanaan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Proses tersebut nantinya akan disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan kehadiran pihaknya dalam persidangan bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.
Menurut Anam, persidangan telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mendalami keterangan saksi maupun alat bukti yang dihadirkan.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ujar Anam.
Di sisi lain, Johnny juga menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan perkara lain yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar. Menurut dia, Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, penyelidikan mengenai dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berlangsung di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Polri juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait upaya perlindungan terhadap saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” kata Johnny.
Ia kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen melaksanakan pembenahan internal secara konsisten. Masyarakat dan seluruh elemen diminta turut mengawal proses penegakan hukum serta kode etik sebagai bagian dari upaya meningkatkan integritas institusi kepolisian.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” tuturnya.
