JAKARTA|| Radarpost.id
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah program peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi ribuan madrasah serta sekolah agama. Program tersebut didukung Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kemenag 2026 yang telah disetujui dengan nilai sekitar Rp2,38 triliun.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,66 triliun dialokasikan untuk digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, program revitalisasi menyasar ribuan satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag, baik madrasah maupun sekolah keagamaan lintas agama.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, digitalisasi pembelajaran tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan perangkat teknologi. Lebih dari itu, fasilitas yang diberikan harus benar-benar membantu guru menyampaikan materi dan memudahkan siswa memahami pelajaran.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran. Karena itu, kita perlu memastikan papan interaktif digital sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Salah satu program yang disiapkan adalah penyediaan Papan Interaktif Digital (PID) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, setiap madrasah swasta yang menjadi penerima program akan mendapatkan satu unit perangkat tersebut.
Digitalisasi juga menyasar satuan pendidikan di bawah pembinaan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan demikian, program peningkatan fasilitas pembelajaran ini tidak hanya difokuskan pada madrasah, tetapi juga mencakup sekolah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Selain teknologi pembelajaran, Kemenag memberikan perhatian terhadap kondisi fisik bangunan sekolah. Berdasarkan alokasi ABT 2026, revitalisasi akan dilakukan terhadap 2.410 madrasah di bawah Ditjen Pendidikan Islam.
Program serupa mencakup 21 sekolah di bawah Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Katolik, 70 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Hindu, serta dua lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Buddha.
Nasaruddin meminta jajaran Kemenag memastikan program perbaikan tersebut menyentuh satuan pendidikan yang paling membutuhkan.
“Kita perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa,” katanya.
Di luar digitalisasi dan revitalisasi, tambahan anggaran tersebut juga mencakup penyediaan buku tulis bagi peserta didik melalui Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
Sementara itu, di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, anggaran tambahan turut mendukung pengembangan empat Sekolah Unggul Garuda serta pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, Kemenag akan menindaklanjuti persetujuan anggaran dengan menyusun rincian alokasi dan sasaran penerima di setiap satuan kerja. Kementerian juga harus melengkapi dokumen pendukung yang diminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Pengawasan pelaksanaan program menjadi bagian penting agar anggaran dapat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
Pembahasan tambahan anggaran tersebut dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Inspektur Jenderal Kemenag Khairunas, serta jajaran direktorat jenderal yang membidangi pendidikan Islam dan bimbingan masyarakat lintas agama.
Turut hadir Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Pesantren Basnang Said, serta sejumlah pejabat eselon II Kemenag.
