BOGOR||Radarpost.id
Pendidikan Agama Islam dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mampu berpikir kritis sekaligus tetap menjunjung tinggi etika di tengah menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah.
Pandangan tersebut disampaikan Hawa Nikma Qorina, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan, dalam tulisannya yang membahas hubungan antara pendidikan agama, demokrasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut Hawa, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, keberlangsungan demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilihan umum dan aturan yang berlaku, tetapi juga membutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kepercayaan tersebut dapat mengalami perubahan karena berbagai persoalan, mulai dari kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, persoalan korupsi, hingga kesenjangan antara harapan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Ketika masyarakat merasa pemerintah tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan, kata Hawa, dapat muncul rasa kecewa, skeptis, bahkan sikap apatis terhadap kehidupan bernegara.
Kritik Bukan Ancaman bagi Demokrasi
Hawa berpandangan bahwa kritik masyarakat terhadap pemerintah tidak semestinya dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokratis.
“Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengawasi tindakan pemerintah,” tulis Hawa.
Menurutnya, kritik dapat menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap negara. Namun, kritik perlu didasarkan pada informasi dan pertimbangan yang rasional.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan ruang untuk didengar. Karena itu, demokrasi membutuhkan hubungan dua arah, yakni masyarakat dapat menyampaikan kritik, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan memberikan pertanggungjawaban.
Nilai Amanah dan Keadilan
Dalam perspektif Pendidikan Agama Islam, persoalan hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat dikaitkan dengan konsep amanah.
Kekuasaan, menurut Hawa, bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin memiliki kewajiban menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Selain amanah, keadilan juga menjadi nilai penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan tidak cukup dibangun melalui pernyataan atau janji, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Keadilan dalam pelayanan publik, kebijakan, maupun penegakan hukum menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Membentuk Generasi Muda yang Kritis dan Beretika
Hawa menilai tanggung jawab dalam demokrasi tidak hanya berada di tangan pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan haknya secara bijaksana.
Dalam konteks tersebut, Pendidikan Agama Islam dapat berperan dalam membentuk generasi yang kritis, tetapi tidak mudah menuduh. Generasi muda diharapkan berani menyampaikan ketidakadilan, namun tetap mempertimbangkan kebenaran dan menghormati orang lain.
Pendidikan agama, menurutnya, tidak seharusnya hanya membentuk generasi yang menerima keadaan tanpa mempertanyakan persoalan di sekitarnya. Nilai-nilai Islam justru dapat menjadi dasar untuk membangun generasi yang peduli terhadap kondisi bangsa dan berani menyuarakan kebenaran.
Sikap kritis tetap diperlukan, tetapi harus berjalan bersama adab, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.
Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya berperan dalam membentuk pribadi yang memiliki nilai spiritual, tetapi juga dapat membantu membangun generasi muda yang mampu berpikir kritis, memahami tanggung jawab sebagai warga negara, dan menyampaikan pendapat secara bijaksana.
Generasi muda yang kritis, beretika, dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.
