Jakarta || Radarpost.id
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan segera mengesahkan pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dalam waktu dekat. Lembaga ini dirancang untuk memutus mata rantai persoalan perumahan dan mempercepat penyediaan hunian nasional yang terpadu serta berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden, Hashim Joyohadikusumo, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R dan akan mengumumkannya dalam waktu dekat.
“Presiden Prabowo telah menyiapkan pembentukan BP3R pekan depan,” ujar Hashim, Kamis (15/1/2026).
Hashim juga mengungkapkan bahwa Presiden menunjuk Fahri Hamzah sebagai Kepala BP3R, dengan pengumuman kepengurusan akan disampaikan secara resmi oleh Presiden.
Wacana pembentukan BP3R pun menguatkan posisi Fahri Hamzah sebagai figur yang dipercaya lingkaran pemerintahan untuk memimpin lembaga strategis tersebut. Hashim menegaskan, Fahri akan tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus bertanggung jawab sebagai Kepala BP3R.
Menurut Hashim, pembentukan BP3R bertujuan menerobos berbagai hambatan pembangunan perumahan serta memastikan persoalan lintas sektor dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat.
Saat ini, Fahri Hamzah masih aktif menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Menteri PKP di Kabinet Presiden Prabowo. Ia mengaku telah berdiskusi langsung dengan Presiden terkait konsep, arah kebijakan, dan desain kelembagaan BP3R.
Diskusi tersebut berangkat dari kebutuhan pemerintah untuk mengintegrasikan penanganan sektor perumahan nasional yang selama ini tersebar di berbagai institusi.
“BP3R akan menyatukan urusan pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pembangunan agar proses penyediaan rumah berjalan lebih cepat,” ujar Fahri.
Meski namanya menguat sebagai Kepala BP3R, Fahri menegaskan tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wamen PKP hingga Presiden mengumumkan keputusan resmi.
Pemerintah menggagas BP3R untuk menjawab persoalan backlog perumahan yang masih dialami jutaan keluarga Indonesia.
“Masih banyak keluarga Indonesia yang tinggal di hunian tidak layak, sehingga dibutuhkan terobosan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Fahri.
Tanpa Pendanaan Langsung APBN
Pemerintah merancang BP3R tanpa menggunakan pendanaan langsung dari APBN. Pembiayaan akan dilakukan melalui skema campuran dengan melibatkan investor.
Selain itu, pemerintah menggandeng Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai mitra pendukung pembangunan perumahan rakyat.
Fahri menegaskan, BP3R tidak akan menggantikan peran Kementerian PKP yang tetap mengelola program perumahan berbasis APBN.
BP3R akan berfokus pada pengelolaan lahan, perizinan, infrastruktur, pembiayaan inovatif, serta pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Pemerintah berharap pendekatan ini mampu menekan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Melalui BP3R, negara menargetkan percepatan pembangunan perumahan nasional tanpa menambah beban fiskal dan tanpa memperpanjang rantai birokrasi.
Profil Fahri Hamzah
Fahri Hamzah dikenal sebagai politisi nasional yang vokal dan berpengalaman dalam isu kebijakan publik. Ia lahir di Sumbawa dan memulai karier politiknya sebagai anggota DPR RI sejak 2004 selama tiga periode.
Di parlemen, Fahri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Wakil Ketua Komisi III.
Sebelum terjun ke politik praktis, Fahri aktif sebagai aktivis Universitas Indonesia dengan pemikiran kritis dan progresif. Ia turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan berperan dalam gerakan Reformasi 1998.
Atas pengabdiannya di bidang legislatif, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fahri Hamzah pada 2020.
