Jakarta|| Radarpost.id
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pendekatan collaborative governance sebagai strategi utama dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) nasional. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan pembangunan di era digital yang semakin kompleks.
Dalam wawancara bersama peserta Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Menag menyampaikan bahwa pembangunan SDM tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI/Polri, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pembangunan SDM unggul harus menjadi fondasi utama. Tidak hanya dari sisi intelektual, tetapi juga penguatan karakter sebagai akar kemajuan bangsa,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Menag menjelaskan, pendekatan collaborative governance memungkinkan keterlibatan aktor non-negara dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain itu, Menag juga menyoroti pentingnya pengelolaan ruang digital secara terukur. Di tengah derasnya arus informasi, ekosistem digital harus diarahkan menjadi sarana edukasi yang mencerdaskan, bukan sebaliknya.
“Ruang digital tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Harus menjadi instrumen edukasi yang mampu meningkatkan kualitas berpikir masyarakat,” tegasnya.
Peran Pendidikan Keagamaan
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam penguatan SDM melalui jaringan pendidikan keagamaan yang luas. Saat ini, sektor tersebut menjangkau lebih dari 11 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
Menurutnya, capaian kinerja Kemenag menunjukkan tren positif, termasuk indeks kepuasan yang mencapai 77,69 persen pada 2025. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait pemerataan anggaran pendidikan.
Ia menyoroti bahwa sekitar 85 persen lembaga madrasah berada di sektor swasta, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari negara.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan negeri dan swasta. Negara harus hadir untuk menjamin masa depan seluruh anak bangsa tanpa kecuali,” pungkasnya.
Dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendidikan keagamaan, pemerintah berharap pembangunan SDM Indonesia dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjawab tantangan global di era digital.
