Jakarta|| Radarpost.id
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menghimpun sebanyak 2.888 usulan pembangunan dari masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota/kabupaten, Kamis (2/4/2026). Ribuan usulan tersebut akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ke depan.
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, memimpin langsung jalannya Musrenbang yang digelar di Ruang Pola Sri Gunting, Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Sementara itu, kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, secara daring.
Dari total 2.888 usulan yang masuk, sebanyak 433 usulan telah diakomodasi dalam APBD tahun berjalan. Kemudian, 1.876 usulan akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, dan 579 usulan lainnya belum dapat diakomodasi.
“Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk menjaring kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi warga,” kata Munjirin.
Ia menjelaskan, Jakarta Timur sebagai wilayah strategis memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan melalui perencanaan yang matang dan partisipatif. Sejumlah program prioritas pun menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Beberapa di antaranya meliputi pelaksanaan bazar di tingkat kota dan kecamatan, program Jumat Beli Lokal (JBL), rehabilitasi gedung sekolah, hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat seperti kuliner, minuman, kue, dan tata rias.
Selain itu, Pemkot Jakarta Timur juga merencanakan penyelenggaraan job fair dua kali dalam setahun serta mendorong penumbuhan wirausaha industri baru.
Di sektor pendidikan, sejumlah usulan pembangunan sekolah baru turut mengemuka. Di antaranya pembangunan SMA Negeri di Pondok Ranggon, Ujung Menteng, dan Pondok Kopi. Selain itu, usulan pembangunan SMK Negeri di Pulo Gebang dan Ujung Menteng, serta SMP Negeri di Setu, Cawang, dan Rawa Terate juga menjadi prioritas.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur, Tulus Ludiyo Setiawan, mengatakan rangkaian Musrenbang akan berlanjut ke tahap pembahasan lebih rinci.
“Pembahasan akan dilakukan melalui sidang kelompok yang dimulai pekan depan, dengan pembagian bidang seperti lingkungan hidup, pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, pembahasan tersebut bertujuan menyusun skala prioritas pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Ia berharap seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi secara bertahap dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang efektif, khususnya di wilayah Jakarta Timur.
