Cepat dan Akurat Hadirkan Fakta
Login

Jusuf Kalla Bantah Isu Danai Polemik Ijazah Jokowi, Siap Tempuh Jalur Hukum

JK menegaskan informasi yang beredar di ruang digital tersebut tidak benar dan akan ditindaklanjuti secara hukum.( Dok team JK )
banner 120x600

Jakarta|| Radarpost.id

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla membantah tudingan yang menyebut dirinya mendanai polemik ijazah Presiden Joko Widodo. JK menegaskan informasi yang beredar di ruang digital tersebut tidak benar dan akan ditindaklanjuti secara hukum.

JK menyatakan tidak pernah terlibat, apalagi memberikan pendanaan kepada pihak mana pun terkait isu ijazah Jokowi yang belakangan ramai diperbincangkan.

“Saya tidak pernah terlibat, tidak pernah mendanai, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan,” kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

Ia juga menanggapi kabar yang menyebut adanya aliran dana hingga Rp5 miliar. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung merugikan nama baiknya.

JK mengakui hanya mengenal Roy Suryo sebagai mantan menteri, namun tidak memiliki keterkaitan dengan pihak lain yang dikaitkan dalam isu tersebut.

Terkait pertemuan di rumahnya pada bulan Ramadan lalu, JK menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan diskusi terbuka bersama akademisi dan profesional. Pertemuan itu, kata dia, membahas berbagai masukan untuk kondisi bangsa, bukan soal polemik ijazah.

“Itu hanya saran untuk kebijakan, dan itu untuk Bapak Presiden,” ujarnya.

Di sisi lain, JK menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut. Ia telah menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.

“Pengacara saya akan melaporkan ke Bareskrim untuk mencari kebenaran dan mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut,” jelasnya.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan rencananya diajukan ke Bareskrim Polri atau Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Siber. Menurutnya, tuduhan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik kliennya.

Kasus ini menambah deretan isu yang berkembang di ruang digital, khususnya yang melibatkan tokoh publik. Masyarakat pun diimbau untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi.