Bekasi|| Radarpost.id
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat strategi komunikasi krisis untuk mengantisipasi hoaks sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan seiring tingginya dinamika opini publik terhadap program berskala nasional tersebut.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan komunikasi publik menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas program. Menurutnya, di era arus informasi cepat, potensi misinformasi dan persepsi negatif bisa muncul kapan saja.
“Komunikasi yang cepat, akurat, dan responsif menjadi pondasi utama untuk menjaga reputasi MBG,” kata Hidayati dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Komunikasi Publik MBG bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi, Senin (6/4/2026).
Hidayati menjelaskan, kompleksitas MBG yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah membuat risiko komunikasi semakin tinggi. Karena itu, BGN menerapkan strategi pengendalian isu yang terintegrasi, termasuk respons publik secara real time di berbagai platform media sosial.
Berdasarkan analisis internal, percakapan di Instagram cenderung didominasi sentimen positif. Sementara itu, platform X (dulu Twitter) memiliki karakter diskusi yang lebih kritis. Perbedaan ini membuat pendekatan komunikasi harus disesuaikan.
“Setiap platform memiliki tantangan berbeda. Kami menjaga sentimen positif sekaligus siap merespons isu yang berkembang agar pesan tetap kredibel,” ujarnya.
Selain respons cepat, BGN juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi sebagai sumber informasi terpercaya. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi berbasis data.
“Komunikasi yang kredibel tidak hanya menenangkan publik, tetapi juga mendorong partisipasi. Dengan informasi yang transparan, masyarakat bisa menilai langsung manfaat program,” jelasnya.
Dalam menyusun strategi, BGN menggunakan pendekatan analisis SWOT dan PESTLE guna mengantisipasi berbagai potensi risiko, mulai dari perubahan algoritma media sosial hingga dinamika politik.
Hidayati menegaskan, upaya melawan hoaks tidak cukup hanya dengan klarifikasi. Menurutnya, perlu sistem komunikasi yang solid, adaptif, dan terintegrasi agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Mengantisipasi hoaks bukan sekadar menepis informasi palsu, tetapi memastikan sistem komunikasi siap menghadapi krisis kapan pun,” tutupnya.
