Jakarta|| Radarpost.id
Di tengah dinamika politik nasional dan tekanan global yang kian kompleks, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Didi Mahardhika Sukarno, menyoroti praktik demokrasi yang dinilai mulai bergeser dari esensinya.
Didi menegaskan, demokrasi seharusnya menjadi instrumen koreksi terhadap jalannya pemerintahan, bukan justru digunakan untuk meruntuhkan legitimasi negara.
“Demokrasi seharusnya mengoreksi, bukan meruntuhkan legitimasi negara. Kritik itu penting, tapi harus bertujuan memperbaiki, bukan melemahkan kepercayaan publik,” kata Didi dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Sebagai cucu Soekarno, Didi memandang nasionalisme tetap menjadi fondasi utama dalam praktik bernegara. Ia mengingatkan bahwa arah demokrasi yang menyimpang dapat berdampak serius terhadap stabilitas nasional.
Menurutnya, kritik yang berkembang saat ini di sejumlah ruang publik tidak lagi sepenuhnya bersifat konstruktif. Ia menilai ada kecenderungan kritik digunakan sebagai alat delegitimasi politik yang berpotensi memicu polarisasi di masyarakat.
“Kalau kritik tidak lagi bertujuan membangun, tapi justru merusak kepercayaan publik secara sistematis, ini yang berbahaya. Demokrasi bisa mengalami distorsi,” ujarnya.
Didi, yang juga merupakan putra Rachmawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dasar demokrasi Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah.
Ia menilai, kebebasan berpendapat tetap harus dijaga, namun tidak boleh berubah menjadi alat untuk menciptakan ketidakstabilan politik. Terlebih, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, stabilitas nasional menjadi kunci penting bagi posisi Indonesia di kancah internasional.
“Indonesia butuh stabilitas politik yang ditopang kritik konstruktif, bukan serangan yang melemahkan legitimasi negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Didi menegaskan bahwa nasionalisme tidak hanya berkaitan dengan menghadapi pengaruh eksternal, tetapi juga menjaga kohesi sosial di dalam negeri.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga keseimbangan antara demokrasi dan persatuan, agar keduanya dapat berjalan beriringan demi masa depan Indonesia.
“Perjuangan kita tidak berhenti saat kemerdekaan. Tantangan hari ini adalah menjaga arah demokrasi agar tetap memperkuat bangsa, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
