Sidoarjo || Radarpost.id
Bupati Sidoarjo, Subandi, mendorong pembenahan menyeluruh sistem pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal itu ditegaskan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Rabu (8/4/2026).
Dua lokasi yang menjadi sorotan yakni TPS Desa Penatarsewu, Kecamatan Tanggulangin, dan TPS Desa Terung Kulon, Kecamatan Krian. Dalam kunjungannya, Subandi menemukan berbagai persoalan mendasar, mulai dari pengelolaan yang tidak sesuai regulasi hingga kondisi TPS yang tidak berfungsi optimal.
Di TPS Penatarsewu, pengelolaan sampah disebut telah berjalan tanpa penanganan maksimal sejak 2013. Kondisi tersebut dinilai memerlukan pembenahan segera melalui kolaborasi semua pihak.
“Kita melihat pengelolaan sampah di sini masih belum tertata dengan baik. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menemukan solusi bersama,” ujar Subandi.
Selain itu, ia juga menyoroti ketidaksesuaian penerapan retribusi sampah di masyarakat yang tidak mengacu pada aturan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola di kemudian hari.
Subandi menegaskan, pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan desa, pengelola, dan masyarakat. Ia memastikan akan mengumpulkan seluruh pihak guna menyepakati langkah penanganan yang terintegrasi.
“Pengelolaan TPS ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. Setelah ada kesepakatan, kita lakukan pembenahan secara menyeluruh,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo juga akan memperhatikan dukungan anggaran serta perbaikan akses menuju TPS guna menunjang efektivitas operasional pengangkutan sampah. Selain itu, pemetaan seluruh TPS di Sidoarjo tengah dilakukan untuk menyusun perencanaan jangka panjang, termasuk kebutuhan anggaran tahunan.
Sementara itu, dalam sidak di TPS Terung Kulon, Subandi menemukan kondisi TPS yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan hanya menjadi tempat pembuangan sampah. Ia mengingatkan potensi dampak serius jika kondisi tersebut dibiarkan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga risiko kebakaran saat musim kemarau.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan polusi udara, bau tidak sedap, dan mengganggu lingkungan sekitar, apalagi berada di kawasan padat penduduk dan dekat dengan aktivitas pendidikan,” ujarnya.
Dari hasil dialog dengan perangkat desa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), diketahui pengelolaan TPS tersebut dalam kondisi vakum dan belum memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah (KSP). Menyikapi hal itu, Subandi langsung menginstruksikan pembentukan KSP sebagai langkah awal pembenahan.
“KSP harus segera dibentuk. Setelah itu, kita tata sistem pengelolaannya, mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah desa berkoordinasi dengan DLHK untuk mencari lokasi alternatif di Tanah Kas Desa (TKD) yang lebih representatif bagi pembangunan TPS baru, agar tidak mengganggu permukiman warga.
Sebagai langkah cepat, Subandi memerintahkan pembersihan lokasi TPS segera dilakukan. Setelah KSP terbentuk, akan dilanjutkan dengan perencanaan menyeluruh mencakup kebutuhan lahan, kapasitas pengolahan, hingga estimasi anggaran pembangunan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti praktik pembuangan dan pembakaran sampah liar yang masih terjadi di tengah permukiman warga. Pemerintah daerah berencana mengevaluasi kemungkinan relokasi TPS yang berada di kawasan padat penduduk serta memastikan pengelolaan sesuai standar lingkungan.
“Kalau ini dibiarkan, tentu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi,” pungkasnya.
Melalui langkah strategis tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
