Jakarta|| Radarpost.id
PT Malahayati Nusantara Raya menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan konsultasi, edukasi literasi keuangan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sembari melengkapi proses administrasi yang tengah berlangsung menyusul penghentian kegiatan yang sebelumnya diterbitkan oleh Satgas PASTI.
Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar perusahaan di Jakarta, Jumat (3/7), sebagai upaya memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan terkini perusahaan sekaligus menjawab berbagai pemberitaan yang muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Hadir dalam kegiatan tersebut CEO PT Malahayati Nusantara Raya Ahmad Maulana Wijaya, kuasa hukum perusahaan Albert, serta Kepala Departemen Humas Oji.
Kuasa hukum PT Malahayati Nusantara Raya, Albert, mengatakan perusahaan telah melakukan audiensi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian dari proses klarifikasi atas surat penghentian kegiatan yang sebelumnya diterbitkan Satgas PASTI.
“Kami telah melakukan audiensi secara langsung dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Saat ini perusahaan sedang melengkapi seluruh aspek administrasi yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses yang berjalan,” kata Albert.
Menurut dia, sejak awal PT Malahayati Nusantara Raya didirikan sebagai lembaga konsultasi yang memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi persoalan akibat pinjaman online ilegal, investasi ilegal, maupun praktik keuangan lain yang dinilai merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Departemen Humas PT Malahayati Nusantara Raya, Oji, menegaskan bahwa perusahaan bukan merupakan lembaga jasa keuangan dan tidak menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat.
“PT Malahayati Nusantara Raya atau Malahayati Konsultan adalah lembaga jasa konsultasi, bukan lembaga jasa keuangan. Kami tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat. Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perusahaan mengusung visi “Mencerdaskan Bersama” melalui berbagai program edukasi mengenai bahaya pinjaman online ilegal, investasi ilegal, judi online, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat.
Selain layanan konsultasi, perusahaan juga mengembangkan program pemberdayaan UMKM bagi para klien yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi akibat terjerat pinjaman online ilegal maupun judi online.
Menurut Oji, para peserta tidak hanya mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, tetapi juga dibina agar mampu mengembangkan kembali usahanya secara berkelanjutan.
“Kami tidak hanya membantu memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi, tetapi juga melakukan pembinaan usaha secara intensif agar UMKM mereka kembali bangkit dan mampu berkembang,” katanya.
Di bidang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), PT Malahayati Nusantara Raya menyebut telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak dalam sejumlah kegiatan kemanusiaan. Salah satunya membantu rehabilitasi rumah warga terdampak kebakaran di kawasan Pela Mampang, Jakarta Selatan, bersama Badan Amil Zakat dan sejumlah mitra lainnya.
CEO PT Malahayati Nusantara Raya Ahmad Maulana Wijaya mengatakan perusahaan lahir dari keprihatinan terhadap semakin banyaknya masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal dan judi online akibat rendahnya literasi digital maupun literasi keuangan.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan digital. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menawarkan layanan keuangan ilegal tanpa memberikan pemahaman yang memadai mengenai risiko yang dapat ditimbulkan.
Karena itu, kata Ahmad, perusahaan berupaya menghadirkan layanan konsultasi, edukasi, pendampingan, hingga pembinaan usaha agar masyarakat yang terdampak dapat kembali produktif.
Selain konsultasi, PT Malahayati Nusantara Raya juga mengaku terus membuka program pelatihan, pembinaan UMKM, diskusi publik, serta edukasi bersama mahasiswa dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.
Melalui konferensi pers tersebut, manajemen berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai posisi dan kegiatan perusahaan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
