Radarpost id | Bogor – Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Citarum Harum 2026, Kolonel Infanteri Yanto Kusno Hendarto, S.H., menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan secara beriringan. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak mengesampingkan upaya konservasi demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Pernyataan tersebut disampaikan Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, S.H. saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Integrasi Roadmap Lanskap GEDEPAHALA ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) yang diselenggarakan di Hotel Grand Cokro.
Dalam kesempatan tersebut, Dansatgas Citarum Harum menyampaikan bahwa kawasan GEDEPAHALA memiliki peran strategis sebagai daerah tangkapan air sekaligus penyangga kehidupan bagi jutaan masyarakat di Jawa Barat. Oleh karena itu, seluruh program pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan ekonomi memang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jangan sampai pembangunan tersebut mengorbankan konservasi lingkungan. Justru keduanya harus saling mendukung agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang,” ujar Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, S.H.
Menurutnya, keberhasilan menjaga kawasan hulu akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk mendukung keberhasilan Program Citarum Harum yang selama ini terus dilaksanakan melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.
FGD tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah-langkah konkret dalam mengintegrasikan Roadmap Lanskap GEDEPAHALA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan DAS, sehingga arah pembangunan dapat tetap berpihak pada kelestarian lingkungan.
Kegiatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Bapperida Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jawa Barat, Tim Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat, serta unsur Satuan Tugas Citarum Harum.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembukaan, sambutan dari Konservasi Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pengantar mengenai tujuan pelaksanaan FGD. Pada sesi paparan, peserta mendapatkan pemaparan mengenai Roadmap Lanskap GEDEPAHALA, integrasinya ke dalam RKPD, serta strategi pengelolaan DAS melalui RPDAS.
Memasuki sesi diskusi kelompok, seluruh peserta bersama-sama mengidentifikasi peluang, tantangan, serta rekomendasi dalam mengintegrasikan roadmap tersebut ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Hasil pembahasan kemudian dipresentasikan pada sidang pleno untuk dirumuskan menjadi rekomendasi dan tindak lanjut bersama.
Di akhir kegiatan, Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, S.H. mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kawasan hulu sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama.
Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin pembangunan ekonomi dapat terus berjalan tanpa mengorbankan fungsi konservasi. Inilah semangat yang harus terus kita jaga demi keberlanjutan Citarum dan masa depan Jawa Barat,” pungkasnya.**”
