Jakarta|| Radarpost.id
Industri film anak Indonesia sebenarnya memiliki pasar yang besar. Badan Perfilman Indonesia (BPI) memperkirakan sekitar 20 juta anak dapat menjadi captive market film anak di Tanah Air.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya bisa dikonversi menjadi industri yang berkelanjutan. Jumlah film anak masih terbatas, sementara tantangan produksinya membentang dari pendanaan, pengembangan ide, teknologi, storytelling, klasifikasi usia hingga distribusi.
Persoalan itu dibahas dalam Diskusi Film Anak Indonesia yang menjadi bagian dari Kreatif Merdeka Carnival 2026 – Pekan Diskusi Film Indonesia di PFN Heritage, Jakarta Timur, Senin (10/8).
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Umum BPI Fauzan Zidni, sutradara Pelangi di Mars Upie Guava, sutradara sekaligus pemilik Sanggar Ananda Aditya Gumay, serta Ketua Umum KFT Indonesia Indrayanto Kurniawan. Forum dipandu dengan moderator Mario Tetelepta.
Fauzan mengatakan besarnya pasar film anak dapat dilihat dari keberhasilan Jumbo. Menurutnya, ketika film anak diproduksi dengan kualitas yang mampu diterima secara luas, penontonnya tidak hanya berasal dari anak-anak.
“Kalau kita bikin film anak, seharusnya kita punya potensi market itu kira-kira 20 juta captive market anak di Indonesia. Ketika mereka menonton, itu bukan cuma oleh anaknya. Jadi kalau bikin film anak kemungkinan target audiensinya adalah anak dan keluarganya,” ujar Fauzan.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi industri untuk memperbanyak produksi film anak.
Apalagi, menurut Fauzan, persoalan Indonesia bukan terletak pada minimnya ide. BPI pernah membuka kompetisi ide cerita film bersama Netflix dan menjalankan program workshop serta inkubasi.
Program tersebut mendapatkan respons besar. Sebanyak 499 ide cerita disebut masuk dan kemudian dipilih 10 proyek untuk menjalani proses inkubasi selama tiga bulan.
“Creator-creator kita sebenarnya pengen banget bikin film anak. Dengan buktinya ada 499 ide cerita yang kemudian terpilih ada 10 project yang kita inkubasi selama tiga bulan,” katanya.
Masalah berikutnya justru muncul ketika ide tersebut harus diwujudkan menjadi film.
“Permasalahannya memang untuk memproduksinya, kemudian juga untuk mendistribusikannya,” ujar Fauzan.
Film Anak Jangan Kehilangan Fungsi Hiburan
Bagi Fauzan, film anak tidak boleh hanya menjadi kendaraan untuk menyampaikan pesan pendidikan.
Hiburan tetap menjadi pintu pertama agar anak tertarik menonton. Setelah itu, nilai budaya, gotong royong dan identitas Indonesia dapat ditanamkan melalui cerita.
“Yang paling utama adalah menghibur. Sebelum kita ngomongin ada value-value lain, memberikan hiburan kepada anak. Tapi di sisi lain kita juga harus ada gotong royong dan value kita sebagai bangsa Indonesia,” tuturnya.
Menurut Fauzan, pengalaman menonton film ketika masih kecil dapat melekat hingga dewasa. Karena itu, film anak mempunyai posisi penting dalam memperkenalkan nilai dan budaya Indonesia kepada generasi berikutnya.
Ia pun berharap program afirmasi pemerintah untuk film yang tahun ini diarahkan pada tema sejarah dapat diperluas ke film anak pada tahun berikutnya.
“Kalau tahun depan ada program serupa, saya pikir yang paling utama harus diberikan afirmasi adalah film anak. Kita butuh tontonan yang memiliki value, yang memiliki cerita-cerita Indonesia,” katanya.
Aditya Gumay: Film Anak Harus Bicara dengan Bahasa Zamannya
Sementara itu, sutradara sekaligus pemilik Sanggar Ananda, Aditya Gumay, melihat tantangan film anak tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara anak mengonsumsi hiburan.
Anak-anak saat ini tumbuh dengan YouTube, gim, media sosial dan berbagai tontonan global. Karena itu, film anak Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pesan moral.
Menurut Aditya, kualitas storytelling harus mampu membuat film terasa dekat dengan kehidupan anak masa kini.
“Dunia sekarang itu sudah tanpa sekat. Lokal dan global itu sudah nggak ada. Ketika dia membandingkan produk satu dengan produk lain, dia tidak lagi bertanya ini produk Indonesia atau produk luar. Artinya, bagaimana supaya produk film anak Indonesia bisa lebih berdaya saing, tentu kualitasnya harus ditingkatkan,” ujar Aditya.
Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni cara bercerita dan teknologi.
“Kalau di dalam film itu minimal ada dua. Satu adalah storytelling, bercerita narasinya. Yang kedua teknologi. Karena film itu tidak terlepas daripada teknologi,” katanya.
Aditya menilai anak-anak sudah terbiasa dengan standar visual dan teknologi dari berbagai produk hiburan. Jika film Indonesia tidak mengikuti perkembangan tersebut, anak akan dengan mudah menganggapnya tidak menarik.
“Kalau dari sisi storytelling harus ter-upgrade, dari sisi teknologi harus ter-update,” ujarnya.
Si Unyil dan Keluarga Cemara Tak Harus Hilang
Meski mendorong pembaruan, Aditya tidak melihat karakter lama sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan.
Ia justru menilai karakter seperti Si Unyil dan Keluarga Cemara memiliki kekuatan karena pernah menjadi bagian dari pengalaman menonton generasi sebelumnya.
Masalahnya adalah bagaimana karakter tersebut diceritakan kembali dengan pendekatan yang sesuai dengan penonton hari ini.
“Karakter-karakter itu bisa diceritakan dengan cara yang baru. Itu tantangannya,” kata Aditya.
Ia mencontohkan bagaimana karakter global seperti Spider-Man terus diperbarui. Karakternya tetap dikenal, tetapi konflik, visual dan cara bercerita dibuat relevan dengan zamannya.
Menurut Aditya, pendekatan serupa dapat diterapkan pada karakter lokal tanpa harus menghilangkan identitas aslinya.
Pendanaan Masih Jadi Tembok Besar
Ketua Umum KFT Indonesia Indrayanto Kurniawan membawa pembahasan ke persoalan investasi.
Menurutnya, membuat film pada dasarnya merupakan investasi berisiko. Untuk film anak, risikonya semakin besar karena produksi tertentu, terutama animasi, dapat memakan waktu bertahun-tahun.
“Kalau bikin film animasi, lima tahun, enam tahun uangnya belum tentu balik. Tidak banyak produser yang mau mengambil risiko,” ujar Indrayanto.
Ia menilai persoalan tersebut membuat negara perlu mengambil bagian dalam ekosistem film anak.
Menurutnya, produser yang memiliki kemampuan mengambil risiko memang tetap dibutuhkan. Namun, proyek yang memiliki nilai budaya dan kepentingan publik juga dapat memperoleh dukungan negara.
“Kalau negara kebetulan anak kita butuh tontonan, ya tontonan. Kita lagi negara. Kebetulan ini bukan soal anak menonton atau tidak, tapi memang jumlah filmnya terbatas karena unsur pendanaan,” katanya.
Indrayanto bahkan mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus membuat program film untuk genre tertentu.
“Kalau memang film anak, khususnya film anak, pondasinya adalah sebagai kekuatan budaya,” ujarnya.
Film Anak Bukan Cuma Urusan Filmmaker
Bagi Indrayanto, membangun film anak tidak bisa hanya dibebankan kepada sutradara, produser atau penulis.
Guru, sekolah, psikolog dan pendidik perlu dilibatkan sejak proses pengembangan cerita. Alasannya, pembuat film perlu memahami perkembangan psikologis anak sebelum menentukan cerita dan karakter.
Persoalan itu juga berkaitan dengan klasifikasi usia.
Indrayanto menyoroti fenomena anak yang menonton film dengan klasifikasi usia di atas umur mereka. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan perlunya kajian kembali mengenai definisi “anak” dalam konteks film.
“Jangan-jangan kategori anak-anak di kita itu sudah tidak sesuai lagi dengan cluster usia,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dibahas bersama para pendidik, psikolog dan negara.
Dengan demikian, klasifikasi film tidak hanya menjadi persoalan label usia, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan perkembangan penonton.
Distribusi Harus Mengikuti Kalender Anak
Persoalan berikutnya adalah distribusi.
Indrayanto mengatakan film anak memiliki karakter pasar yang berbeda dengan film dewasa. Karena itu, waktu penayangannya seharusnya mempertimbangkan kalender pendidikan dan masa libur sekolah.
Strategi tersebut penting karena anak-anak memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas sekolah, sementara keputusan untuk pergi ke bioskop juga melibatkan orang tua.
Di saat bersamaan, film layar lebar harus menawarkan pengalaman yang tidak mudah digantikan oleh konten gratis di internet.
YouTube, TikTok, televisi, gim dan berbagai platform digital membuat anak memiliki banyak pilihan hiburan tanpa harus membeli tiket bioskop.
“Kalau kita membuat film untuk anak untuk layar lebar, sementara di platform lain bentuknya sama, ini menjadi pertanyaan besar: bisa bersaing atau tidak?” kata Indrayanto.
Kearifan Lokal Jadi Modal, Teknologi Jangan Tertinggal
Indrayanto juga mengingatkan agar film anak Indonesia tidak terjebak pada konsep lokal yang hanya berputar di Jakarta.
Indonesia memiliki banyak cerita dari Papua hingga berbagai daerah lain yang dapat dikembangkan menjadi IP film anak.
Menurutnya, berpikir global bukan berarti meninggalkan budaya lokal. Justru kekuatan budaya Indonesia dapat menjadi pembeda ketika produk tersebut masuk ke pasar yang lebih luas.
Ia melihat Jumbo sebagai salah satu contoh bagaimana kekuatan budaya lokal dapat dikombinasikan dengan pendekatan teknologi dan storytelling yang lebih universal.
“Secara development kita harus punya kekuatan budaya kita, tapi secara teknologi jangan sampai tertinggal,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu takut menggunakan referensi dari karya global. Sebab, hampir tidak ada karya yang benar-benar lahir tanpa referensi.
Persoalannya adalah bagaimana referensi tersebut diolah menjadi karya dengan karakter Indonesia.
Dari Si Unyil ke Jumbo, Perjalanan Film Anak Naik Turun
Indrayanto juga mencoba melihat persoalan film anak melalui perjalanan sejarah perfilman Indonesia.
Menurutnya, film anak Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa.
Pada era 1960-an, anak kerap ditempatkan sebagai bagian dari cerita keluarga atau drama sosial. Memasuki era berikutnya, muncul berbagai film yang membawa persoalan anak dalam konteks keluarga dan sosial.
Kemudian, Petualangan Sherina menjadi salah satu tonggak penting kebangkitan film Indonesia pada awal 2000-an.
Setelah itu, animasi mulai mendapatkan ruang lebih besar. Namun, perkembangan tersebut belum berlangsung konsisten.
Kini, Jumbo kembali menunjukkan bahwa film anak dan keluarga memiliki peluang besar di pasar Indonesia.
Pertanyaannya adalah bagaimana keberhasilan tersebut tidak berhenti menjadi fenomena satu judul.
“Perjalanan film kita ini banyak surutnya daripada berkembangnya. Artinya, kesinambungan atau konsistensi kita untuk membangun film anak di Indonesia itu menjadi persoalan,” kata Indrayanto.
PFN Heritage Jadi Ruang Bertemu Pelaku Kreatif
Diskusi Film Anak Indonesia menjadi salah satu agenda dalam Kreatif Merdeka Carnival 2026 yang digelar PT Avatara Lintas Media di PFN Heritage.
Pendiri sekaligus Direktur Avatara Lintas Media, Herty Paulina Purba, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan pelaku industri, kreator dan generasi muda.
Menurut Herty, antusiasme peserta, termasuk anak-anak sekolah yang hadir, menunjukkan bahwa isu film anak memiliki daya tarik tersendiri.
Ia berharap kegiatan semacam ini dapat digelar secara berkelanjutan.
PFN Heritage juga diharapkan tidak hanya dipandang sebagai lokasi bersejarah bagi perfilman nasional, tetapi berkembang menjadi ruang kreatif yang dapat mempertemukan berbagai sektor industri.
“Ke depan planning-nya memang PFN ini menjadi satu. Jadi berharapnya apa saja yang berhubungan dengan film, musik, semua yang berbentuk kreatif itu bisa ada di sini,” ujar Herty.
Media dan Orang Tua Ikut Menentukan
Herty juga menyoroti peran media dan orang tua dalam membangun ekosistem film anak.
Menurutnya, orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengenal film Indonesia. Sementara media dapat membantu memperkenalkan karya-karya tersebut kepada masyarakat secara proporsional.
Ia meminta kritik terhadap film tetap diberikan, tetapi tidak mengabaikan kerja keras para pembuat film.
“Kalau masalah cerita atau gambar, sedih kalau para pembuat film itu belum apa-apa sudah dibilang filmnya jelek. Padahal luar biasa yang bikin orang-orang di belakang itu, kerja keras semuanya dan modalnya gede,” katanya.
Menurut Herty, film anak seharusnya mendapat perhatian bersama karena keberadaannya berkaitan langsung dengan pembentukan karakter generasi muda.
Pada akhirnya, diskusi di PFN Heritage memperlihatkan bahwa persoalan film anak Indonesia bukan sekadar kurangnya film.
Pasarnya ada. Kreatornya ada. Ide ceritanya juga ada.
Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana semua potensi tersebut bertemu dengan pendanaan, teknologi, storytelling, kebijakan, distribusi dan penonton dalam sebuah ekosistem yang berkesinambungan.
Dengan potensi sekitar 20 juta anak, keberhasilan Jumbo seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah pencapaian. Ia bisa menjadi momentum untuk membuktikan bahwa film anak Indonesia bukan sekadar genre pelengkap, tetapi salah satu bagian penting dari masa depan industri film nasional.
