JAKARTA|| Radarpost.id
Riwayat perizinan pertambangan PT GMM menjadi sorotan menyusul adanya permintaan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan tersebut.
Permintaan audit tersebut diarahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), sesuai dengan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Pemeriksaan yang diminta tidak hanya mencakup Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi juga perkembangan kegiatan perusahaan, perubahan struktur kepemilikan, serta proses yang berkaitan dengan perubahan saham PT GMM.
Riwayat IUP PT GMM Diminta Ditelusuri
Dalam dokumen permintaan pemeriksaan, riwayat IUP PT GMM disebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan antara lain mencakup proses penerbitan izin, perubahan maupun perpanjangan IUP, tahapan kegiatan pertambangan, serta persetujuan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.
Penelusuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian proses perizinan PT GMM dengan ketentuan yang berlaku.
Selain aspek administratif, pemeriksaan juga dinilai penting untuk melihat kesinambungan antara izin yang dimiliki perusahaan dengan perkembangan kegiatan usaha pertambangan dari waktu ke waktu.
Perubahan Saham PT GMM Ikut Jadi Sorotan
Aspek lain yang diminta untuk diperiksa adalah perubahan struktur kepemilikan perusahaan.
Dokumen tersebut menyoroti perubahan kepemilikan PT SFI serta sekitar 51 persen saham PT GMM. Karena itu, proses perubahan pemegang saham diminta turut ditelusuri, termasuk dokumen dan persetujuan yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan.
Pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perubahan kepemilikan tersebut berlangsung serta apakah seluruh tahapan administrasi dan persetujuan telah ditempuh sesuai ketentuan.
Isu Konflik Kepentingan Juga Diminta Diklarifikasi
Permintaan audit juga mencantumkan aspek potensi konflik kepentingan yang perlu diklarifikasi.
Pemeriksaan diusulkan untuk melihat kemungkinan adanya hubungan antara kewenangan seseorang saat masih bertugas di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan investasi, kepemilikan, maupun proses perizinan yang berkaitan dengan PT GMM setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat.
Selain itu, dokumen tersebut meminta penelusuran apakah PT GMM atau pemegang saham sebelumnya pernah memperoleh pelayanan, persetujuan, atau fasilitas penanaman modal dari BKPM pada periode ketika pejabat terkait masih memiliki kewenangan.
Namun, poin tersebut masih merupakan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan. Adanya permintaan audit tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi konflik kepentingan atau pelanggaran hukum.
Audit Diharapkan Berikan Kepastian
Pemeriksaan terhadap IUP PT GMM, perubahan kepemilikan saham, serta proses investasi diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai tata kelola perusahaan.
Jika hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan, hasil tersebut juga penting disampaikan secara transparan kepada publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil audit dapat menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk menentukan langkah sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, audit terhadap PT GMM diharapkan tidak berhenti pada penelusuran atas dugaan atau pertanyaan yang berkembang, tetapi menghasilkan informasi berbasis dokumen dan pemeriksaan resmi mengenai perizinan pertambangan, perubahan kepemilikan saham, serta proses investasi perusahaan.
Hingga tahap ini, berbagai poin tersebut masih berada dalam konteks permintaan pemeriksaan dan perlu dikonfirmasi melalui proses audit serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
