JAKARTA|| Radarpost.id
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang disiapkan ialah integrasi layanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan agar proses penerbitan akta kelahiran menjadi lebih cepat dan terintegrasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan integrasi tersebut dilakukan dengan menghubungkan sistem Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Melalui sistem tersebut, informasi mengenai kelahiran bayi di fasilitas kesehatan dapat diteruskan secara digital kepada Dukcapil. Data itu kemudian menjadi dasar pemrosesan dokumen administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran.
“Setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect,” ujar Tito dalam keterangannya.
Menurut Tito, ketika proses kelahiran telah tercatat melalui sistem yang terhubung, informasi tersebut dapat diteruskan kepada Dukcapil untuk diproses secara daring.
“Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” katanya.
Perkuat Infrastruktur Digital
Kemendagri menilai transformasi digital dalam pelayanan publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi atau menghubungkan sistem. Kesiapan infrastruktur dan keamanan data juga menjadi bagian penting agar layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Tito meminta jajaran Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di daerah memastikan sistem pelayanan digital dapat beroperasi secara optimal. Gangguan sistem dinilai dapat berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan jaringan, kapasitas bandwidth, sistem pencadangan data atau backup system, serta sumber daya manusia yang mengelola layanan digital.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mengingat layanan administrasi kependudukan berkaitan dengan data masyarakat.
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” tutur Tito.
Pemda Didorong Hadirkan Layanan Lebih Mudah
Penguatan layanan berbasis digital tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Pemda didorong tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan layanan yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pelayanan publik sendiri mencakup sejumlah kebutuhan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan hingga akses terhadap berbagai program pemerintah.
Dorongan terhadap inovasi pelayanan daerah juga menjadi salah satu konteks dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar detikcom bersama Kemendagri.
Ajang tersebut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah berdasarkan sejumlah bidang kinerja, antara lain pengelolaan sampah dan lingkungan, peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, hingga implementasi Program 3 Juta Rumah.
Setelah sebelumnya digelar di Batam untuk Regional Sumatera, Bali untuk Regional Jawa dan Bali, serta Balikpapan untuk Regional Kalimantan, gelaran Regional Sulawesi dijadwalkan berlangsung pada Jumat (18/9/2026) pukul 19.00 WITA.
Melalui rangkaian apresiasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan terus mengembangkan inovasi dan memperkuat kolaborasi agar pelayanan publik tidak berhenti pada pemanfaatan teknologi, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
