Depok || Radarpost.id
Walikota Depok, Dr. H. Supian Suri memastikan segera melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Depok dalam waktu dekat ini.
“InsyaAllah dalam waktu dekat ini, karena ada beberapa jabatan yang sudah kosong dan harus sudah terisi agar lebih maksimal,” ujar Supian saat hari pertama masuk kantor akhir pekan kemarin.
Tak hanya itu, mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkup Pemerintah Kota Depok tak lain untuk penyegaran dikarenakan ada beberapa ASN yang sudah lama menjabat di satu tempat.
“Ada teman-teman yang sudah lama di satu titik dan harus segera dirotasi. Prinsipnya semangatnya bukan pada persoalan mutasi, rotasi dan promosi jabatan, akan tetapi ini lebih kepada sinergi dalam menjalankan program kerja,” paparnya.
Seperti yang disampaikan Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, Supian mengatakan, saat ini waktunya sudah sangat mepet untuk mengejar ketertinggalan dan menyelesaikan PR-PR yang hari ini masih menjadi PR Pemerintah Kota Depok.
“Mulai dari masalah sampah, kemacetan, lapangan pekerjaan. Jadi memang banyak hal yang menjadi PR untuk kami selesaikan, termasuk menata kota seperti halnya infrastruktur sarana pendidikan,” jelasnya.
Supian juga memastikan bahwa Depok telah mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Jangan sampai makanannya cukup tapi sekolahnya mau ambruk, itu kan enggak ideal. Kami sudah mendapat arahan dari Pak Presiden untuk mensupport infastruktur sekolahnya agar lebih baik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mempersilahkan kepala daerah yang baru saja dilantik pada, 20 Februari 2025 kemarin langsung melakukan mutasei, rotasi dan promosi jabatan di daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Tito saat Rapat dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kami izinkan supaya kepala daerah betul-betul bisa didukung oleh team work yang sesuai, satu chemistry (kecocokan) dengan yang bersangkutan. Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” terangnya.
Artinya, kata dia, kepala daerah terpilih tidak perlu menunggu lama atau enam bulan untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerintahan yang dipimpin.
Mendagri bakal langsung mengizinkan untuk rotasi dan mutasi pejabat dalam rangka menemukan kekompakan saat menjalankan program daerah dan nasional.
Selain itu, ia juga menegaskan kepada penjabat daerah untuk berhati-hati karena pada masa transisi pemerintahan rentan terhadap mutasi pegawai yang tidak prosedur.
“Saya sudah mewaspadai bahwa mutasi di masa ini berpotensi menjadi rawan jika dibiarkan terlalu lama. Untuk itu Penjabat kepala daerah perlu memastikan segala proses dilakukan dengan transparansi dan hati-hati,” pungkasnya. (**).
