Jakarta // Radarpost.id
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Fahira Idris, mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama membangun Jakarta pada era baru pasca tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.
Hal tersebut disampaikan Fahira Idris dalam forum dialog bertajuk “Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta” yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/7).
Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPR RI, serta anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta.
Menurut Fahira, Jakarta membutuhkan pola kerja baru yang menempatkan kolaborasi lintas kewenangan sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
“Jakarta membutuhkan cara kerja baru. Sinergi pusat dan daerah tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi ruang kerja strategis yang rutin, terukur, dan berdampak langsung kepada warga,” ujar Fahira.
Ia menilai tantangan Jakarta ke depan semakin kompleks karena banyak isu strategis berada pada lintas kewenangan pemerintah pusat dan daerah, mulai dari kebijakan fiskal, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat hingga transformasi Jakarta menjadi kota global.
Dalam kesempatan tersebut, Fahira menyampaikan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat pembangunan Jakarta.
Rekomendasi pertama adalah menjadikan forum komunikasi pusat dan daerah sebagai wadah koordinasi tetap yang dilaksanakan secara berkala. Menurutnya, forum tersebut perlu menjadi ruang bersama bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI Dapil DKI Jakarta, DPD RI Dapil DKI Jakarta, serta Forkopimda untuk menyusun prioritas pembangunan secara terintegrasi.
“Jakarta membutuhkan orkestrasi kebijakan, bukan kerja sendiri-sendiri. Forum ini harus menjadi ruang menyepakati isu prioritas, membagi peran, dan memastikan tindak lanjut yang nyata,” katanya.
Rekomendasi kedua adalah memperkuat posisi fiskal Jakarta, termasuk penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH). Fahira menilai kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional sangat besar sehingga diperlukan dukungan fiskal yang sebanding dengan beban pelayanan publik yang diemban sebagai pusat ekonomi nasional.
Selanjutnya, rekomendasi ketiga menitikberatkan pada pengembangan transportasi publik sebagai agenda bersama pemerintah pusat dan daerah. Menurut Fahira, integrasi layanan Transjakarta, MRT, LRT, KRL, Mikrotrans, sistem tarif, subsidi hingga konektivitas kawasan Jabodetabek harus menjadi prioritas bersama.
Ia menegaskan transportasi publik merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperluas akses mobilitas warga.
Rekomendasi keempat adalah mempercepat pembangunan Jakarta sebagai kota yang layak huni. Fahira menilai status kota global tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat.
Karena itu, persoalan banjir, rob, pengelolaan sampah, polusi udara, ruang terbuka hijau, penyediaan air bersih, perumahan, serta ruang publik harus menjadi agenda kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
“Jakarta harus terlebih dahulu dirasakan warganya sebagai kota yang sehat, nyaman, aman, dan layak dihuni sebelum dikenal sebagai kota global,” ujarnya.
Pada rekomendasi kelima, Fahira menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi utama melalui penguatan berbagai program pendidikan seperti KJP Plus, KJMU, sekolah swasta gratis, Sekolah Rakyat, pendidikan vokasi, literasi digital, hingga pengembangan talenta muda.
Menurutnya, Jakarta harus menyiapkan generasi yang mampu menghadapi perkembangan ekonomi digital, kecerdasan artifisial (AI), industri kreatif, teknologi hijau, kewirausahaan, serta perubahan dunia kerja.
Rekomendasi keenam adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing UMKM, koperasi, pasar rakyat, pelaku ekonomi kreatif, serta usaha kuliner.
Ia menilai modernisasi pasar tradisional, digitalisasi UMKM, kemudahan akses pembiayaan, promosi produk lokal, serta optimalisasi ruang publik menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi Jakarta dapat dirasakan secara merata.
“Jakarta sebagai kota global harus mampu menghadirkan ekonomi rakyat yang naik kelas sehingga masyarakat menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sementara rekomendasi ketujuh menekankan pentingnya menjaga identitas Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya lokal.
Menurut Fahira, budaya Betawi, kawasan Kota Tua, kampung budaya, kuliner khas, museum, seni, festival, hingga ruang kreatif merupakan aset yang harus terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan kota.
“Modernitas membuat Jakarta maju, tetapi identitas membuat Jakarta dikenang,” ujarnya.
Fahira juga menegaskan kesiapan DPD RI Dapil DKI Jakarta untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kepentingan Jakarta di tingkat nasional.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret berupa penyusunan daftar isu prioritas, pemetaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan regulasi, dukungan anggaran, serta target penyelesaian setiap program pembangunan.
Di akhir penyampaiannya, Fahira mengapresiasi terselenggaranya forum dialog yang mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Forkopimda, serta anggota legislatif pusat.
Menurutnya, forum semacam itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan Jakarta pada era baru.
“Jakarta memang tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, tetapi tetap memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi nasional, pusat budaya, pusat inovasi, sekaligus etalase Indonesia di mata dunia,” kata Fahira Idris.
