PARIS|| Radarpost.id
Kepolisian Prancis memberlakukan larangan demonstrasi di sejumlah kawasan strategis Paris pada Kamis (22/10/2026). Kebijakan tersebut diambil di tengah persiapan pemerintah menghadapi potensi gelombang aksi unjuk rasa baru setelah kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah Prancis pada akhir pekan lalu.
Larangan berlaku mulai pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat atau pukul 06.00–18.00 GMT. Sejumlah lokasi yang masuk dalam kawasan pembatasan meliputi Istana Élysée, gedung parlemen, Museum Louvre, hingga Champs-Élysées.
Dikutip dari AFP, langkah tersebut dilakukan ketika aparat keamanan bersiap mengantisipasi aksi lanjutan setelah demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan kelompok rompi kuning atau yellow vest pada Sabtu (17/10/2026) berujung kerusuhan.
Pembatasan di kawasan strategis ibu kota itu menjadi perhatian karena mencakup pusat pemerintahan, lembaga legislatif, serta sejumlah destinasi wisata utama Paris.
Kerusuhan Berujung Penjarahan
Kerusuhan pada akhir pekan lalu tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga memicu penjarahan terhadap sejumlah toko, termasuk gerai merek mewah di Paris.
Selain itu, gedung bersejarah Balai Kota Limoges dilaporkan terbakar di tengah rangkaian kerusuhan tersebut. Peristiwa itu memperlihatkan meluasnya dampak aksi yang semula berlangsung dalam bentuk demonstrasi.
Aparat keamanan dilaporkan telah mengamankan sekitar 1.800 orang setelah kerusuhan tersebut. Namun, informasi yang tersedia belum merinci jumlah orang yang ditangkap, status hukum mereka, maupun peran masing-masing dalam insiden.
Antisipasi Aksi Lanjutan
Pemberlakuan larangan demonstrasi di sejumlah titik penting Paris menunjukkan upaya aparat membatasi potensi gangguan keamanan di kawasan yang memiliki fungsi pemerintahan dan aktivitas publik yang tinggi.
Meski demikian, pembatasan tersebut berlaku pada wilayah dan rentang waktu tertentu, bukan larangan menyeluruh terhadap semua kegiatan demonstrasi di Paris.
Perkembangan situasi keamanan selanjutnya akan bergantung pada kondisi di lapangan serta langkah yang ditempuh aparat dan penyelenggara aksi.
Informasi mengenai tuntutan spesifik para demonstran, tanggapan pemerintah Prancis, dan kemungkinan lokasi alternatif untuk menyampaikan aspirasi belum dijelaskan dalam laporan yang tersedia.
