JAKARTA|| RadarPost.id
Oleh: Syahrul Amin Nasution. Dosen dan Pemerhati kebijakan publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Indonesia menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak usia dini dan pelajar. Program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan malnutrisi yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah.
Dengan alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai Rp335 triliun pada 2026 dan target penerima manfaat sekitar 82,9 juta jiwa, MBG merupakan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Skala yang sangat besar ini menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun sekaligus memunculkan risiko penyimpangan dan korupsi yang tidak bisa diabaikan.
Potensi Penyimpangan pada Tahap Pengadaan
Tahap pengadaan bahan pangan menjadi titik paling rawan. Nilai kontrak yang besar membuka peluang terjadinya praktik mark-up harga, kolusi antara pejabat pengadaan dan penyedia, hingga penggunaan perusahaan fiktif.
Pengalaman dari berbagai program bantuan sosial menunjukkan bahwa proyek dengan dana besar kerap menjadi sasaran penyalahgunaan. Ketika pengawasan lemah, kualitas barang dapat menurun sementara biaya yang dibayarkan negara justru membengkak.
Distribusi dan Data Penerima yang Rentan Dimanipulasi
Risiko lain muncul pada tahap distribusi. Jalur logistik yang panjang, terutama ke daerah terpencil, membuka peluang pengurangan volume, penggelapan, hingga manipulasi data penerima.
Jika data penerima tidak diverifikasi secara akurat, bantuan dapat salah sasaran atau bahkan tidak sampai kepada mereka yang berhak. Dalam program sebesar MBG, kelemahan kecil di tingkat lokal dapat menimbulkan kerugian dalam skala besar.
Kualitas Makanan Tidak Boleh Dikompromikan
Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari mutu gizinya. Jika bahan makanan diganti dengan kualitas rendah demi keuntungan tertentu, maka tujuan utama program untuk meningkatkan kesehatan anak akan gagal tercapai.
Karena itu, pengawasan terhadap standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan harus dilakukan secara konsisten melalui inspeksi lapangan dan pengujian laboratorium.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan Kolektif
Pengawasan terhadap program ini perlu melibatkan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat pengawasan internal pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat.
Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem pelacakan dana dan platform pelaporan publik, dapat memperkuat transparansi serta memudahkan deteksi dini terhadap indikasi penyimpangan.
Investasi Masa Depan yang Harus Dijaga
Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Namun, tanpa tata kelola yang akuntabel, program ini dapat berubah menjadi beban fiskal dengan manfaat yang jauh dari harapan.
Karena itu, komitmen terhadap transparansi, integritas, dan pengawasan yang ketat menjadi syarat mutlak agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.
