|| JAKARTA || RADARPOST.ID ||
Dalam upaya memperkuat toleransi di Indonesia, SETARA Institute kembali menegaskan komitmennya melalui pelaksanaan program Indeks Kota Toleran (IKT) 2024. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyampaikan bahwa IKT bertujuan mendorong partisipasi lokal dalam memajukan toleransi dan memperbaiki tata kelola kebinekaan di tingkat kota.
“Isu toleransi seharusnya menjadi tolok ukur baru di Indonesia. Kita tahu bahwa agama adalah urusan pusat, tetapi banyak sekali prakarsa yang bisa diambil oleh masing-masing daerah,” ujar Halili dalam sebuah kesempatan.
Pendekatan Baru: Dari Pusat ke Daerah
Halili menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam mendorong toleransi, berbanding terbalik dengan pendekatan top-down yang selama ini dominan. Menurutnya, kota sebagai satuan administratif memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium praktik-praktik toleransi yang konkret.
“Kota bisa menjadi aktor utama dalam memperbaiki tata kelola kebinekaan melalui kebijakan, regulasi sosial, serta tindakan langsung pemerintah dan masyarakatnya,” imbuhnya.
Delapan Tahun Menjaga Toleransi Lewat Data
Program IKT telah dijalankan sejak 2015 dan kini memasuki tahun kedelapan. Dalam pengukurannya, SETARA Institute menggunakan empat variabel utama yang diturunkan menjadi delapan indikator:
1. Regulasi Pemerintah Kota
2. Regulasi Sosial
3. Pernyataan Publik dan Tindakan Nyata Pemerintah Kota
4. Demografi Sosial Keagamaan
Delapan indikator ini dirancang untuk mencerminkan kinerja kolektif antara pemerintah kota, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem toleransi.
Tiga Pilar Kepemimpinan dalam Ekosistem Toleransi
Menurut Halili, kunci dari terbentuknya ekosistem toleransi yang kuat terletak pada sinergi tiga jenis kepemimpinan:
Kepemimpinan Politik (Political Leadership): Ditunjukkan oleh political will dari kepala daerah dan jajaran Forkopimda.
Kepemimpinan Birokrasi (Bureaucratic Leadership): Melibatkan kontribusi aktif dari OPD dalam menyusun dan menjalankan kebijakan inklusif.
Kepemimpinan Kemasyarakatan (Societal Leadership): Tumbuh dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil.
“Kota seperti Bandung dan Bogor memperlihatkan betapa kuatnya peran masyarakat sipil dalam mendorong perubahan,” ujar Halili.
Membantah Stigma Jawa Barat Sebagai Lokus Intoleransi
Halili juga menanggapi anggapan bahwa Jawa Barat adalah daerah dengan tingkat intoleransi tinggi. Ia mengakui bahwa banyak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) memang tercatat di provinsi ini. Namun, ia menegaskan bahwa Jawa Barat bukan entitas tunggal.
“Di dalam Jawa Barat ada entitas yang mempromosikan toleransi secara aktif,” jelasnya. Salah satu contohnya adalah Kota Sukabumi yang berhasil masuk dalam daftar kota paling toleran di IKT 2024. Kota-kota lain seperti Bekasi dan Bogor juga menunjukkan kemajuan, termasuk penyelesaian konflik jangka panjang seperti kasus GKI Yasmin yang memakan waktu belasan tahun.
Ia juga menyebut adanya upaya dari Gubernur Jawa Barat untuk memperluas praktik-praktik toleransi di kota/kabupaten lain, agar tercipta pemerataan kualitas toleransi di seluruh wilayah provinsi.
“Ini adalah tugas bersama. Dari kota, kita bisa membangun Indonesia yang lebih inklusif,” tutup Halili.
