JAKARTA||Radarpost.id
Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyoroti masih minimnya peran strategis perempuan dalam politik Indonesia. Meski keterwakilan perempuan secara jumlah terus meningkat, peran mereka dinilai belum menyentuh pusat pengambilan keputusan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Tokoh Perempuan dan Dialog Kebangsaan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa (21/4/2026).
Menurut Titi, kehadiran perempuan dalam politik saat ini masih cenderung bersifat simbolik. Perempuan memang sudah ada di berbagai lembaga politik, namun belum banyak yang menempati posisi strategis yang menentukan arah kebijakan.
“Perempuan hadir, tetapi belum menjadi aktor utama dalam politik. Ini yang harus kita dorong bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kuota 30 persen perempuan harus dipahami tidak sekadar sebagai angka formalitas, tetapi sebagai upaya menghadirkan keterwakilan yang substantif, termasuk dalam posisi penting seperti pimpinan dan alat kelengkapan dewan.
Titi juga menyoroti masih adanya hambatan struktural dalam sistem politik yang membuat perempuan sulit berkembang secara optimal. Sistem yang cenderung transaksional dinilai menjadi salah satu faktor yang membatasi ruang gerak perempuan.
Selain itu, ia menilai perlunya komitmen bersama dari seluruh pihak, baik partai politik, pemerintah, maupun masyarakat, untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.
Menurutnya, perjuangan keterwakilan perempuan bukan hanya tanggung jawab perempuan semata, melainkan bagian dari upaya menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Momentum Hari Kartini, lanjut Titi, seharusnya menjadi titik refleksi untuk mendorong perempuan tidak hanya hadir dalam politik, tetapi juga berperan aktif dan strategis dalam menentukan masa depan bangsa.
“Kuota 30 persen bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk memastikan perempuan benar-benar memiliki peran dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Dengan penguatan kebijakan afirmasi dan dukungan yang konsisten, diharapkan perempuan Indonesia dapat tampil sebagai aktor utama dalam politik, bukan sekadar pelengkap dalam sistem demokrasi.
