Jakarta|| Radarpost.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengambil langkah darurat dalam menangani krisis penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah Ibu Kota, termasuk di Pasar Induk Kramat Jati dan kawasan Slipi.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai kondisi tersebut mencerminkan belum siapnya sistem pengelolaan sampah Jakarta dalam menghadapi gangguan di hilir, khususnya pembatasan operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sempat terdampak longsor.
“Dalam jangka pendek, Pemprov harus segera melakukan langkah darurat agar dampak penumpukan sampah tidak meluas dan mengganggu masyarakat,” kata Wibi di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, langkah darurat yang dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pengangkutan serta redistribusi sampah ke sejumlah titik alternatif.
Selain itu, fasilitas pengolahan sampah sementara seperti Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS 3R) dan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan perlu segera diaktifkan secara maksimal.
Menurut Wibi, penguatan koordinasi lintas wilayah juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah di satu titik tertentu.
Saat ini ia, menekankan pentingnya pengawasan lapangan guna mengantisipasi kejadian serupa, termasuk insiden jebolnya tembok pembatas akibat tekanan sampah.
“Pengawasan harus ditingkatkan karena ini sudah menyangkut aspek keselamatan warga, bukan sekadar persoalan kebersihan,” ujarnya.
Sebelumnya, tembok pembatas di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dilaporkan jebol akibat tekanan gunungan sampah. Akibatnya, sampah meluber ke area sekitar, termasuk ke aliran kali dan permukiman warga.
Saat ini, berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat dua titik kerusakan tembok, masing-masing dengan lebar sekitar 10 meter dan 2 meter. Warga sekitar mengaku terganggu oleh bau menyengat yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut.
Demikian juga, di Kramat Jati, penumpukan sampah juga terjadi di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Tumpukan sampah di sepanjang Jalan Inspeksi hingga Pasar Palmerah menimbulkan bau tidak sedap serta air lindi yang meluber ke jalan, sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan.
Kondisi ini menambah urgensi penanganan cepat oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keselamatan masyarakat di tengah keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Dalam hal ini, Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis dan terukur guna memastikan distribusi dan pengolahan sampah tetap berjalan optimal serta mencegah dampak lingkungan yang lebih luas.
