Jakarta|| Radarpost.id
TNI melalui Kodam XVII/Cenderawasih mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi rencana pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah Papua. Imbauan itu disampaikan dengan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan perfilman dan menjaga stabilitas sosial di Papua.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto mengatakan setiap film yang diputar secara luas kepada publik wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
“Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Tri dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
TNI Soroti Stabilitas Sosial di Papua
Menurut Tri, belum adanya sertifikasi resmi menjadi salah satu alasan pemutaran film tersebut dinilai tidak tepat dilakukan di ruang publik. Ia menegaskan situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua perlu dijaga di tengah berbagai program pembangunan yang sedang berjalan.
Tri juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi visual yang dinilai tendensius tanpa proses verifikasi dari otoritas terkait.
“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” katanya.
Kodam XVII/Cenderawasih, lanjut Tri, akan terus memantau situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Aparat juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga elemen masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.
TNI Klaim Kedepankan Pendekatan Humanis
Dalam keterangannya, Tri menegaskan kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut prajurit TNI selama ini aktif menjalankan berbagai program sosial, mulai dari pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, bantuan pendidikan bagi anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum, hingga dukungan terhadap program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
“Berbagai program tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk terus hadir bersama masyarakat Papua melalui pendekatan humanis dan penuh kepedulian demi terciptanya Papua yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Tri.
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Larangan Nobar Film Pesta Babi
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan pelarangan pemutaran film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Menurut Yusril, penghentian acara nonton bareng (nobar) di sejumlah kampus di Lombok lebih disebabkan persoalan administratif, bukan instruksi pemerintah pusat.
“Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar berjalan tanpa halangan,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (14/5).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembubaran atau penghentian nobar film tidak dilakukan secara terpusat oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.
