Depok || Radarpost.id
Walikota Depok, Dr. H. Supian Suri kembali melakukan mutasi dan rotasi pada sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok, berjalan dengan baik dan sukses, pada Senin, 25 Mei 2026.
Dalam mutasi dan rotasi Jilid IV ini, ada sebanyak 77 ASN Pemkot Depok yang dilantik dengan posisi baru. Tiga di antaranya merupakan Kepala Dinas atau setara kepala badan. Sedangkan 74 lainnya, setingkat Sekretaris Dinas, Camat, Lurah dan Kepala Bidang (kabid).
Adapun tiga kepala dinas yang hari ini dilantik yakni, Reni Siti Nuraeni sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
Kemudian, Yodi Joko Bintoro sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Kadis PUPR. Selanjutnya adalah Endra, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Supian Suri memastikan, mereka yang menempati posisi saat ini adalah ASN dengan kemampuan terbaik, atau telah memenuhi syarat terkait talenta manajemen.
“Ya, pertama saya sampaikan bahwa mekanisme pengangkatan kepala dinas atau jabatan pimpinan tinggi, kita sudah menerapkan manajemen talenta,” kata Supian Suri kepada wartawan, Senin (25/5/2026)
Supian menjelaskan, proses seleksi jabatan tersebut semua diukur dari kompetensi, pengalaman, dan tentu saja jenjang pendidikan.
“Semua dari manajemen talenta ini akan terpetakan para aparatur Pemerintah Kota Depok pada dalam boks-boks, yakni boks 1 sampai 9. Dan tadi untuk bisa dilantik, dipromosikan, mereka harus ada pada boks 7, 8, dan 9, itu yang pertama,” ujarnya.
Menurut Supian, keuntungan dengan manajemen talenta ini bukan hanya karier birokrasi pada level kota, namun juga hingga level provinsi.
“Misalkan Pak Gubernur mencari potensi untuk mengisi jabatan di provinsi bisa saja menarik para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok,” tuturnya.
Namun, tegas Supian, tentunya harus memenuhi syarat masuk di dalam boks 9 untuk ke Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut Supian juga menitip amanah pada para ASN yang dilantik saat ini untuk turut membantu mensukseskan program kerja yang telah ia susun bersama Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah.
“Saya sampaikan bahwa saya minta tolong kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Depok, baik jabatan struktural maupun fungsional yang dilantik, tolong saya, bantu saya untuk melayani warga,” terangnya.
Supian mengingatkan, agar para ASN dapat menjadi pendengar dan pemberi solusi atas tantangan yang dihadapi nanti.
“Begitu mendengar keluhan masyarakat, menjawab harapan-harapan masyarakat, dan mewujudkan Depok ini menjadi Kota yang maju. Tentunya, maju dalam semua bidang seperti pendidikan, bidang kesehatan, sosial dan bidang infrastruktur,” tandasnya.
Supian menambahkan, hal itu tentunya tak terlepas dari program atau janji kampanye yang telah di gaungkan.
“Ini semua enggak lepas dari visi-misi dan janji kampanye saya. Artinya janji kampanye saya, pertama masalah infrastruktur, ini menjadi hal yang harus kita selesaikan,” jelas Supian.
“Alokasi anggaran kita ke infrastruktur ini memang teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana keluhan terkait dengan layanan atau harapan masyarakat terhadap infrastruktur,” sambungnya.
Supian juga mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik saat ini tidak anti dalam menghadapi kritik.
“Jalanan jelek sedikit semua udah mengeluhkan, jalanan berlubang sedikit sudah mengeluhkan, ini menjadi tanggung jawab yang harus direspons. Hari ini tidak bisa tidak, karena ini memang menjadi harapan masyarakat.” ungkapnya.
“Kita juga sama-sama punya tanggung jawab, tekad, menyelesaikan permasalahan kemacetan. Kalau jalanannya mulus saja enggak cukup ternyata, kalau suasananya masih macet,” imbuhnya.
Atas dasar itulah, berbagai ikhtiar telah dilakukan. Salah satunya adalah upaya pembebasan Jalan Enggram dan Pemuda hingga Parung Bingung untuk menjawab permasalahan macet di Sawangan.
Kemudian rencana pembangunan Flyover Margonda dan juga Underpass Citayam dengan dukungan Provinsi Jawa Barat.
“Kita juga punya tanggung jawab di bidang pendidikan. Hari ini infrastruktur sekolah kita juga boleh dibilang masih banyak keluhan, baik sekolah negeri maupun swasta. Karena sekolah negeri tidak bisa dimaksimalkan lantaran keterbatasan pembiayaan dan formasi guru, maka solusinya adalah dengan sekolah swasta gratis.
“Tinggal proses atau mekanisme gratisnya ini bukan hanya sekedar gratis, tetapi memiliki mutu yang bagus yang enggak kalah dengan sekolah negeri,” tuturnya.
Termasuk juga tentang program kesehatan, masalah sampah dan masih banyak lagi yang lainnya. (**).
