Jakarta|| Radarpost.id
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, kembali menyoroti rendahnya serapan Program Indonesia Pintar (PIP) di DKI Jakarta. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap bisa menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat.
Putra mengatakan, minimnya sosialisasi membuat banyak warga, khususnya di wilayah Jakarta Timur, takut mengajukan bantuan PIP karena khawatir harus memilih salah satu bantuan pendidikan.
“Masih ada warga yang berpikir kalau sudah menerima KJP maka tidak bisa lagi mendapatkan KIP. Padahal keduanya bisa diterima bersamaan sesuai aturan yang berlaku,” kata Putra Nababan dalam kegiatan sosialisasi pendidikan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Putra, Program Indonesia Pintar yang digagas Presiden memiliki tujuan penting untuk mencegah anak putus sekolah, terutama dari keluarga kurang mampu dan rentan miskin.
Ia menegaskan, bantuan pendidikan saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Dana bantuan tersebut dinilai dapat membantu kebutuhan sekolah hingga pembelian paket data internet untuk pembelajaran.
“Di masa sekarang, bantuan sekecil apa pun sangat berarti bagi masyarakat. PIP bisa membantu kebutuhan pendidikan anak, termasuk untuk menunjang belajar daring maupun kebutuhan sekolah lainnya,” ujarnya.
Putra juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperbolehkan siswa penerima KJP memperoleh bantuan PIP dari pemerintah pusat. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang KJP Plus.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak lagi ragu untuk mengurus bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Jangan sampai ada warga yang kehilangan hak hanya karena kurang informasi. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya saling mendukung untuk membantu pendidikan masyarakat,” tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan itu pun berkomitmen menggencarkan sosialisasi PIP di berbagai wilayah Jakarta agar bantuan pendidikan dari pemerintah dapat terserap maksimal.
Putra menilai, peningkatan akses pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan ekonomi dan perkembangan digital saat ini.
Sebelumnya, data serapan bantuan pendidikan di sejumlah wilayah DKI Jakarta disebut masih belum optimal dibanding daerah lain. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan dan kebudayaan.
