Bandung|| Radarpost.id
Koalisi Peduli Indonesia (KPI) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 menyusul munculnya berbagai keluhan dari masyarakat selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.
Ketua Umum KPI, Ahmad Fauzi, mengatakan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan SPMB di Jawa Barat berjalan lebih baik, transparan, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
“Kami menilai berbagai persoalan yang muncul selama proses SPMB Jawa Barat 2026 telah menimbulkan keresahan di kalangan orang tua siswa dan menjadi perhatian publik,” kata Ahmad Fauzi dalam keterangannya di Bandung, Rabu.
Menurut dia, sistem penerimaan peserta didik seharusnya menjadi sarana untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon siswa. Namun, dalam pelaksanaannya, KPI menerima sejumlah laporan terkait kebingungan masyarakat selama proses berlangsung.
Atas kondisi tersebut, KPI meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan evaluasi terhadap jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto.
“Kami berharap ada langkah evaluasi secara menyeluruh agar pelayanan publik di bidang pendidikan dapat berjalan profesional dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Ahmad Fauzi menambahkan, evaluasi penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan tata kelola pendidikan berjalan optimal, khususnya pada proses penerimaan murid baru yang menjadi perhatian banyak orang tua siswa setiap tahunnya.
Selain itu, KPI juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka hasil evaluasi pelaksanaan SPMB secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.
“Kami ingin sistem pendidikan di Jawa Barat semakin baik dan persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masukan yang disampaikan KPI merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pendidikan dan pelayanan publik di Jawa Barat, bukan ditujukan untuk menyerang pihak tertentu.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait dorongan evaluasi yang disampaikan KPI tersebut.
