Jakarta || Radarpost.id – Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menjadi lokasi unjuk rasa pada Rabu. Kesatuan Mahasiswa Pergerakan Pemuda Nusantara (KMPPN) bersama Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan turun ke jalan mendesak lembaga antirasuah segera memeriksa mantan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, menyusul dugaan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan senilai sekitar Rp4,3 miliar.
Ahmad Zaki selaku Koordinator Aksi mengungkapkan bahwa aksi ini sedianya digelar sehari sebelumnya dan baru bisa baru bisa dilaksanakan hari ini. “Kami meminta KPK segera memeriksa mantan Sekretaris Dinas Pertanian,” ungkap Zaki.
Dugaan yang diusung KMPPN berpusat pada rentang waktu pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2023 hingga 2024, ketika pejabat yang dimaksud masih menduduki jabatan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan. Saat ini, yang bersangkutan telah berpindah tugas sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Alam di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Zaki mengklaim organisasinya telah melakukan penelusuran internal sebelum turun ke jalan, lengkap dengan sejumlah dokumen pendukung yang disebut siap diserahkan ke penyidik. “Kami memiliki dokumen yang akan kami serahkan kepada KPK,” ujarnya.
Titik krusial dari tuntutan massa adalah dugaan keterkaitan antara pejabat tersebut dengan CV Cahaya Hati, perusahaan yang disebut memenangkan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel. Menurut Zaki, Direktur CV tersebut juga tercatat menjabat direktur di perusahaan lain, dan dalam dokumen notaris perusahaan kedua itulah nama mantan Sekretaris Dinas Pertanian ikut tercantum. “Kami menemukan dugaan keterkaitan dalam dokumen notaris,” katanya.
Temuan itu yang kemudian mendorong KMPPN menilai perlu ada pendalaman oleh aparat penegak hukum atas seluruh proses pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut, khususnya menyangkut proyek pengadaan pupuk yang masuk dalam radar investigasi mereka.
Zaki menambahkan bahwa total nilai proyek yang disorot mencapai kisaran Rp4,3 miliar, terhimpun dari beberapa paket pekerjaan pengadaan. Meski begitu, massa aksi belum membuka rincian lengkap seluruh paket pekerjaan yang dimaksud kepada publik. Mereka menyebut data lengkap, mencakup dokumen perusahaan, akta notaris, hingga catatan proyek pengadaan, telah disiapkan khusus untuk diserahkan kepada penyidik KPK. “Kami berharap KPK menelusuri seluruh dokumen tersebut,” katanya.
Bagi KMPPN, pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan konflik kepentingan ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan jabatan dalam proses pengadaan di lingkungan Pemprov Kalsel. Mereka juga meminta KPK memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat secara transparan.
Selanjutnya Ahmad Zaki menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian tanpa mengganggu aktivitas di sekitar Gedung KPK. Setelah orasi, massa menyerahkan berkas dokumen kepada petugas KPK sebagai kelengkapan laporan.
Hingga aksi berakhir, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut maupun rencana tindak lanjutnya. Pihak mantan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan juga belum memberikan tanggapan atas tuduhan yang dilayangkan dalam aksi tersebut.
