Jakarta|| Radarpost.id
Ade Ratnasari melaporkan dugaan penipuan yang merugikannya hingga lebih dari Rp1 miliar ke Bareskrim Polri. Kasus ini disebut melibatkan modus pencatutan nama pejabat tinggi untuk meyakinkan korban.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, Ade menyampaikan bahwa dirinya awalnya tidak menyangka akan menjadi korban, terlebih karena pelaku mengaku memiliki akses ke sejumlah pejabat dan menyebut nama jenderal untuk memperkuat klaimnya.
“Saya berharap masyarakat lebih hati-hati. Jangan mudah percaya, apalagi jika ada yang mengatasnamakan pejabat untuk meminta sejumlah uang,” ujar Ade.
Ia menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat dirinya diperkenalkan kepada seseorang berinisial AMR. Dalam komunikasi yang berlangsung intens, pelaku diduga meyakinkan Ade untuk melakukan sejumlah transfer dengan alasan membantu percepatan suatu urusan.
Menurut Ade, transaksi dilakukan secara bertahap, mulai dari Rp200 juta hingga mencapai total sekitar Rp1,05 miliar. Sebagian dana sempat dijanjikan kembali melalui pihak lain, namun realisasinya tidak sesuai dengan nilai yang dijanjikan.
Ade menambahkan, laporan yang diajukannya ke Bareskrim Polri mendapat respons karena diduga berkaitan dengan pencatutan nama institusi negara, yang berpotensi merugikan lebih banyak pihak.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat indikasi korban lain dengan modus serupa sejak 2024, sehingga kasus ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Di sisi lain, Ade menanggapi somasi yang dilayangkan kepadanya terkait dugaan pencemaran nama baik. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena tidak pernah menyebut nama individu tertentu dalam pernyataannya kepada publik.
“Saya menghormati proses hukum, tetapi saya juga memiliki hak untuk menyampaikan apa yang saya alami,” katanya.
Lebih lanjut, Ade bersama sejumlah pihak yang mengaku menjadi korban berencana melakukan langkah lanjutan, termasuk menyuarakan kasus ini secara terbuka agar menjadi perhatian publik sekaligus mendorong transparansi penanganan perkara.
Pengamat hukum menilai, kasus dengan modus pencatutan nama pejabat bukan hal baru dan kerap memanfaatkan kepercayaan korban terhadap otoritas. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi, terutama dalam jumlah besar.
Kasus ini kini dalam penanganan aparat kepolisian, dan proses penyelidikan diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta memberikan kepastian hukum bagi para korban.
