Jakarta || Radarpost.id
Kedaulatan data di era digital tidak cukup hanya dengan memastikan data tersimpan di dalam negeri. Lebih dari itu, data harus berkualitas, dapat dipercaya, aman, memiliki konteks yang jelas, serta dikelola dengan tetap menempatkan kepentingan manusia sebagai bagian utama.
Gagasan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) “Data Sovereignty & Quality in Digital Era” yang digelar Klinik Digital bersama Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), di Kampus Universitas BSI, Jakarta, Agustus 2026.
Forum tersebut mempertemukan perspektif akademisi dan pemerintah melalui Assoc. Prof. Dr. Zulhamri Abdullah dari Department of Communication, Universiti Putra Malaysia (UPM), serta Dr. Dini Maghfira, S.P., M.T., M.Sc., Ph.D., Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Bappenas sekaligus Executive Director Sekretariat Satu Data Indonesia.
Diskusi tersebut mempertemukan dua sisi penting dalam isu kedaulatan data. Dari perspektif akademik, bagaimana data dapat menghasilkan bukti yang terpercaya. Sementara dari sisi pemerintahan, bagaimana data dikelola agar berkualitas, terintegrasi, aman dan mampu mendukung pembangunan nasional.
Kegiatan dibuka Dekan Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas BSI, Dr. Anisti, dengan Ita Suryani sebagai moderator. Delegasi UPM dipimpin Youna C. Bachtiar, Ruslan Ramli dan Bahlian Siregar. Turut hadir Devie Rahmawati dan Wiratri Anindhita dari Klinik Digital.
Data Berkualitas Dimulai dari Mendengar
Assoc. Prof. Dr. Zulhamri Abdullah mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan banyaknya data tidak otomatis menghasilkan pengetahuan yang berkualitas.
Dalam penelitian sosial, menurutnya, FGD memiliki peran penting karena memungkinkan peneliti menangkap pengalaman manusia, interaksi, perbedaan perspektif serta konteks yang sering kali tidak terlihat hanya melalui angka.
“Data sovereignty starts with listening. Sebelum berbicara tentang bagaimana data disimpan dan diproses, kita harus memastikan bahwa data tersebut benar-benar merepresentasikan pengalaman, konteks, perbedaan, bahkan suara yang mungkin tidak dominan,” ujar Zulhamri.
Ia menilai perkembangan AI dan teknologi analisis data justru harus diikuti dengan tanggung jawab manusia yang semakin kuat.
Teknologi dapat membantu menemukan pola, namun proses interpretasi tetap membutuhkan ketelitian, refleksivitas, keamanan data dan pertimbangan peneliti.
“Semakin sophisticated teknologi yang digunakan, bukan berarti tanggung jawab manusia menjadi semakin kecil. Justru semakin besar kemampuan kita mengolah data, semakin penting kemampuan kita menjelaskan dari mana data berasal, bagaimana ia diproses, dan apa batas dari kesimpulan yang kita buat,” katanya.
Zulhamri juga menekankan bahwa FGD yang berkualitas tidak berhenti pada rekaman percakapan. Peneliti perlu memperhatikan field notes, peta interaksi, reflexive memo, hingga metadata agar konteks data tetap terjaga.
Ketika Data Berpindah, Kendali Jangan Hilang
Isu kedaulatan data, lanjut Zulhamri, juga berkaitan dengan perjalanan data.
Mulai dari proses collect, transfer, store, transcribe, analyse, share, retain hingga destroy, setiap tahapan harus memperhatikan lokasi data, aturan hukum, kontrak, pihak yang memiliki akses, kemungkinan penggunaan ulang oleh penyedia teknologi serta mekanisme penghapusan data.
“Data sovereignty asks where control travels with the data. Ketika data berpindah tempat, kita tidak boleh berasumsi bahwa kontrol, perlindungan, dan tanggung jawab otomatis tetap sama,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya ethical consent sebagai proses yang terus berlangsung. Peserta harus mengetahui tujuan penelitian, risiko, penggunaan rekaman, pemanfaatan AI, siapa yang dapat mengakses data, lokasi penyimpanan serta batas kerahasiaan.
Bappenas: Data Menjadi Dasar Pembangunan
Dari perspektif pemerintah, Dr. Dini Maghfira menegaskan bahwa data memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional.
Data digunakan dalam berbagai tahapan, mulai dari planning, monitoring, evaluation hingga control. Karena itu, kualitas data menjadi salah satu fondasi agar kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara terukur dan berbasis bukti.
“Transformasi digital pemerintah pada akhirnya bukan mengenai digitalisasi untuk digitalisasi itu sendiri. Tujuannya adalah menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas dan inklusif, dengan keputusan pembangunan yang didukung oleh data yang dapat dipercaya,” ujar Dini.
Menurutnya, tantangan Indonesia bukan terletak pada minimnya data. Sebaliknya, pemerintah menghadapi data dalam jumlah dan jenis yang sangat beragam.
Mulai dari data statistik, spasial, citra satelit, data digital hingga cross-border data. Perbedaan format, standar dan tata kelola membuat integrasi data menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, pemerintah mendorong penerapan pendekatan whole-of-government dalam transformasi digital. Tujuannya bukan sekadar membuat setiap lembaga memiliki sistem digital sendiri, melainkan menciptakan ekosistem layanan publik yang terintegrasi.
Dalam ekosistem tersebut, Digital Public Infrastructure mencakup data exchange system, katalog data, digital identity, pembayaran digital hingga fondasi big data dan AI.
“Kita ingin bergerak menuju data yang tidak hanya tersedia, tetapi memiliki standar, metadata, interoperabilitas, akses yang terkendali, dan dapat menjadi sumber rujukan yang dipercaya. Kualitas data pada akhirnya harus bermuara pada kualitas layanan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Dini.
Klinik Digital Tekankan Pentingnya Trust
Devie Rahmawati dari Klinik Digital menilai paparan UPM dan Bappenas memiliki satu titik temu penting, yakni kepercayaan.
Menurutnya, kualitas data harus dibangun sejak data dikumpulkan, sementara tata kelola pemerintahan memastikan data tersebut tetap dapat dipercaya ketika digunakan dalam sistem dan proses pengambilan kebijakan.
“Prof. Zul mengingatkan kita untuk bertanya apakah kita benar-benar mendengar manusia di balik data? Ibu Dini membawa pertanyaan itu ke tingkat sistem, apakah data yang digunakan negara berkualitas, terintegrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan?” ujar Devie.
Pendiri Yayasan Ruang Karya Berdampak (RKD) tersebut menegaskan bahwa kedaulatan data tidak boleh berhenti sebagai istilah akademik atau sekadar persoalan infrastruktur.
Masyarakat juga harus memiliki kesadaran mengenai data yang mereka serahkan kepada platform digital.
“Indonesia dapat membangun infrastruktur digital yang luar biasa, tetapi kedaulatan data belum lengkap apabila masyarakatnya belum memahami apa yang terjadi ketika mereka memberikan NIK, wajah, lokasi, foto keluarga, password, atau dokumen pribadi kepada sebuah platform. Kedaulatan negara dan kedaulatan warga harus bertemu,” katanya.
Dari Wacana Menjadi Kemampuan Masyarakat
Sementara itu, Wiratri Anindhita dari Klinik Digital mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran mengenai kedaulatan data secara berkelanjutan.
“Kami ingin membawa kedaulatan data dari ruang seminar menjadi kemampuan yang dapat dipraktikkan masyarakat. Orang harus bisa memeriksa risiko digitalnya, memahami jejak datanya, mengenali ancaman terhadap identitasnya, dan mengetahui tindakan sederhana yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kendali,” kata Wiratri.
Ia menegaskan, keberhasilan edukasi kedaulatan data tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa banyak orang mengenal istilah data sovereignty, tetapi dari kemampuan masyarakat mengambil keputusan digital secara lebih aman dan sadar.
Diskusi di Universitas BSI juga memperlihatkan pentingnya menghubungkan data kuantitatif dengan pengalaman masyarakat. Pengalaman hidup, bahasa lokal, hambatan implementasi dan suara kelompok yang kurang terwakili dapat menjadi pelengkap bagi statistik, data administratif, jejak digital maupun indikator program.
Dengan pendekatan tersebut, data tidak hanya membantu pemerintah mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa hal itu terjadi.
Forum tersebut akhirnya memperkuat pesan bahwa masa depan digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data atau kecanggihan teknologi.
Kedaulatan digital membutuhkan data yang berkualitas, tata kelola yang bertanggung jawab, keamanan, etika, kepercayaan dan yang tidak kalah penting, masyarakat yang mampu memahami serta mempertahankan kendali atas data dan identitas digitalnya.
