DEPOK || radarpost.id
Camat Pancoran Mas Kota Depok Dzikri Dwi Darmawan menyebut, bahwa pentingnya visi yang terukur dan realistis dalam merencanakan pembangunan wilayah. Agar penggunaan anggaran pembangunan tersebut, harus sesuai dengan janji kampanye Walikota Depok Terpilih 2025-2030 H. Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
Musyawarah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 RKPD 2026, yang bertajuk ‘Penguatan Fondasi Pembangunan Menuju Depok Maju’ di aula kantor Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
“Tujuan utama dari Musrenbang kali ini untuk meratakan pembangunan di setiap RW dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masing-masing wilayah. Meskipun ada keterbatasan dalam mengakomodasi semua kebutuhan, kita harus memastikan bahwa prioritas janji kampanye Walikota Terpilih 2025-2030 yang ditetapkan benar-benar bermanfaat,” ucap Dzikri, Rabu 19/2/2025.
“Terus soal konten kegiatan, pembahasan banyak pada kegiatan yang dianggap penting, namun belum masuk usulan A3 dan A4, dan diskusi kita tadi banyak soal itu,” terangnya.
Camat Pancoran Mas pun menilai, bahwa berbagai isu strategis dan fokus pembangunan prioritas menjadi perhatian utama. Diantaranya adalah : peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penanganan pengangguran, investasi pariwisata, dan upaya meningkatkan daya saing ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pemukiman, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga menjadi fokus pembahasan yang tidak kalah penting,” jelasnya.
“Dana berbasis RW sebesar Rp.300 juta harus dimanfaatkan dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku melalui proposal kegiatan,” imbuhnya.
“Kemudian, pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan prosedur administrasi agar pengajuan dan pelaksanaan program pembangunan, dapat berjalan dengan tertib dan transparan benar – benar harus selalu diitamakan,” bebernya.
Lebih jauh Dzikri mengungkapkan, bahwa anggaran Rp.300 juta per RW merupakan terobosan baru dari janji politik Walikota terpilih yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Semoga program dana Rp. 300 juta per RW yang diinisiasi Walikota terpilih memberikan dampak positif bagi pembangunan yang merata di tingkat RW,” ungkapnya.
“Kami berharap, setidaknya 80 persen dari usulan ini bisa terealisasi pada 2026, karena beberapa usulan sebelumnya sudah diajukan beberapa kali namun belum terealisasi,” ungkapnya.
“Kami ingin agar tahun 2026 menjadi tahun di mana harapan masyarakat bisa terpenuhi, dan semoga di tahun ini kedepan kita bisa bersama – sama dengan pemerintah pusat mampu melaksanakan pembangunan yang merata,” pungkasnya. (**).
