JAKARTA|| Radarpost.id
Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi momentum penting bagi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI). Debut perdana lembaga baru tersebut dinilai berjalan sukses dan menghadirkan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Penilaian itu disampaikan Rektor Universitas Indonesia sekaligus anggota Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU. Ia mengaku menyaksikan langsung proses pelayanan haji tahun ini yang disebut lebih responsif, terukur, dan terorganisasi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Seluruh elemen penyelenggara menunjukkan dedikasi luar biasa. Etos kerja petugas haji di lapangan terlihat responsif, simpatik, dan solutif,” ujar Heri dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut dia, sejumlah aspek layanan mengalami peningkatan signifikan, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, logistik, hingga pemondokan jemaah di Makkah dan Madinah.
Kemenhaj juga dinilai berhasil menyederhanakan tata kelola layanan melalui penerapan sistem syarikah di Arab Saudi. Selain itu, penguatan pemeriksaan kesehatan berbasis istitha’ah sejak di Tanah Air membuat proses keberangkatan jemaah lebih tertata.
“Ketepatan jadwal dan kenyamanan akomodasi membuat jemaah merasakan pelayanan yang jauh lebih baik,” katanya.
Haji Dinilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
Di balik keberhasilan operasional haji 2026, Heri menilai pemerintah perlu mulai membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih besar dan berkelanjutan.
Ia mengatakan pengelolaan haji tidak cukup hanya berfungsi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah, tetapi juga harus mampu menciptakan dampak ekonomi yang kembali dirasakan masyarakat Indonesia.
Menurut dia, potensi ekonomi sektor haji dan umrah sangat besar. Indonesia memiliki kuota haji mencapai 221 ribu jemaah pada 2026 serta lebih dari dua juta jemaah umrah setiap tahun.
“Ini adalah captive market yang sangat besar, loyal, dan terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah didorong mulai berinvestasi pada berbagai sektor penunjang seperti layanan kesehatan, transportasi terintegrasi, hotel, hingga penyediaan makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE) bagi jemaah.
Ia menilai penguasaan rantai ekosistem tersebut dapat memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kontrol pelayanan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Perguruan Tinggi Diminta Ambil Peran
Heri juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung transformasi pengelolaan haji nasional. Menurut dia, pembangunan ekosistem haji modern membutuhkan riset, inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten.
“Transformasi ini membutuhkan perencanaan berbasis data dan riset. Perguruan tinggi memiliki ruang kontribusi yang sangat besar,” ucapnya.
Ia berharap keberhasilan debut Kemenhaj pada penyelenggaraan haji 2026 menjadi fondasi menuju sistem pengelolaan haji yang lebih mandiri, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia.
“Kini saatnya keberhasilan pelayanan itu dijadikan fondasi untuk membangun ekosistem haji yang kuat dan berdampak bagi bangsa,” kata Heri.
