|| JAKARTA || RADARPOST.ID ||
Polemik mengenai besaran potongan yang dikenakan oleh perusahaan aplikator ojek online (ojol) kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Kenapa Harus 10%?” Diskusi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR RI Komisi V Adian Napitupulu, Ketua ABJARSI Rendy Prasetyo, Pengamat Transportasi Edy Suzendi, perwakilan driver roda empat Aries Renaldi, driver roda dua Kemed, pelaku UMKM Laura Valentyna Siregar, serta dimoderatori oleh Ihsan Azis.
Dalam pemaparannya, Adian Napitupulu menyoroti klaim aplikator yang menyebut telah menciptakan jutaan lapangan kerja. “Faktanya, pekerjaan itu sebagian besar sudah ada sebelumnya. Teknologi hanya mengubah pola kerja, bukan menciptakan dari nol,” ujar Adian.
Ia memaparkan, berdasarkan data yang ada, terdapat sekitar 3,1 juta mitra driver dan 1 juta mitra merchant pada salah satu platform besar. Jika setiap driver dikenai potongan minimal Rp2.000 per perjalanan dengan rata-rata lima perjalanan per hari, maka aplikator berpotensi mengantongi sedikitnya Rp31 miliar per hari. Ditambah potongan dari merchant, angkanya bisa mencapai Rp41 miliar per hari.
“Kalau pendapatan aplikator sebesar itu, apakah masuk akal jika biaya operasional seperti server, operator, dan promosi mencapai Rp30 miliar per hari? Rasanya tidak. Maka wajar jika potongan diturunkan ke angka yang lebih manusiawi, yaitu 10%,” tegasnya.
Adian juga mengkritisi dalih-dalih yang sering digunakan aplikator, seperti biaya ambulans dan asuransi. Menurutnya, beban tersebut sebagian besar tetap ditanggung oleh para driver. Ia mencontohkan bahwa keberadaan layanan ambulans yang diklaim aplikator pun sulit dibuktikan secara transparan.
Lebih lanjut, Adian menyampaikan bahwa mayoritas anggota Komisi V DPR RI mulai sepakat bahwa potongan 20% hingga 30% terlalu tinggi. “Bahkan jika dikurangi menjadi 10%, itu sudah cukup adil. Fungsi aplikator hanyalah sebagai perantara, bukan penyedia layanan langsung,” ucapnya.
Diskusi ini juga memunculkan semangat kolektif dari para peserta untuk memperjuangkan keadilan bagi mitra driver dan merchant. Namun, Adian mengingatkan pentingnya partisipasi aktif dari para driver itu sendiri. “Kalau teman-teman di DPR semangat, tapi drivernya tidak kompak, ya berat. Ini bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan anak-anak kalian,” pungkasnya.
Diskusi ini menjadi langkah awal menuju pembentukan Forum Group Discussion (FGD) lanjutan, yang bertujuan menghimpun data dan argumentasi lebih kuat sebagai bahan rekomendasi untuk Komisi V dan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.
