Depok || Radarpost.id
Carut-marut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Depok 2026 yang memicu gelombang kedatangan dari orang tua siswa kini membuat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wahid Suryono, menjadi sorotan tajam.
Di tengah berbagai persoalan yang muncul, mulai dari gangguan sistem aplikasi hingga buruknya pelayanan pengaduan, DPRD menilai tanggung jawab tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pejabat teknis di level bawah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar karena dinilai tidak kompeten dalam menangani sistem aplikasi SPMB.
Namun, Anggota DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, menilai persoalan yang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan tim teknis.
“Tim teknis mah hanya melaksanakan. Yang punya masalah kan sekarang kebijakan. Siapa pengambil policy-nya? Pengambil kebijakannya?” kata Hasbulkah, Senin, (15/6/2026), saat berkunjung ke Balaikota Depok.
Menurut Hasbullah, dalam struktur Pemerintahan, Kepala Dinas merupakan pihak yang bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan kepala daerah dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.
“Turunan langsung dari penerjemah Gubernur seperti halnya Presiden itu adalah Menteri, maka kalau di tingkat Pemerintah Daerah itu adalah Kepala Dinas. Maka Kepala Dinas yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.
“Harusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ke bawahnya? Pegiat teknis. Dari awal saya selalu ngomong, dari sebuah sistem yang tidak matang,” tegas Hasbullah.
Selain soal tanggung jawab kebijakan, Hasbullah, juga menyoroti minimnya peran Kepala Dinas Pendidikan ketika gelombang orang tua murid hadir di Kantor Disdik Kota Depok beberapa waktu lalu.
Menurutnya, seorang pimpinan seharusnya hadir langsung untuk mengambil alih situasi dan memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.
“Kadisdik yang harusnya turun (tangan) dari membludaknya para orang tua yang datang,” katanya.
“Saya kaget kok banyak sekali para tua ngantri ingin daftarin anaknya ke Sekolah, ini perlu di cari solusinya,” tutupnya. (**).
