Jakarta || Radarpost.id
Gelombang massa buruh dari seluruh Indonesia siap mengguncang jalanan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Diperkirakan, lebih dari satu juta buruh akan turun serentak di 38 provinsi, dengan episentrum aksi berada di Jakarta. Sekitar 100.000 buruh dari Jabodetabek akan memusatkan demonstrasi di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung DPR RI. Aksi besar ini digalang Partai Buruh bersama berbagai serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan aksi digelar secara damai. Ia memaparkan rute massa: dari Cikarang lewat tol, Cikupa–Balaraja lewat tol, Bogor–Depok lewat Jalan Raya Bogor, hingga Pulo Gadung–Sunter menuju DPR RI. “Ini momentum buruh menyuarakan aspirasi, sekaligus menagih janji negara,” ujarnya.
Dalam aksinya, buruh membawa enam isu krusial, yakni hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), stop PHK dengan membentuk Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan serta menghapus pajak atas THR, pesangon, JHT, dan diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah, mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru tanpa Omnibuslaw, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu agar Pemilu 2029 lebih demokratis dan representatif.
Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sektoral 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, dengan tambahan pertumbuhan nilai tambah industri 0,5–5 persen sesuai sektor. Mereka mendesak keputusan upah diumumkan maksimal 30 Oktober 2025.
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menilai perjuangan buruh belum selesai. “Banyak buruh masih hidup pas-pasan dengan upah minimum. Buruh kontrak dan outsourcing bahkan lebih rentan, bisa kehilangan pekerjaan kapan saja,” ungkapnya. Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. “Ini angin segar, meski tantangan untuk benar-benar menyejahterakan buruh masih sangat besar,” ujarnya.
Aksi serentak pada 28 Agustus ini diyakini menjadi salah satu momen terbesar gerakan buruh Indonesia, dengan sorotan pada isu kenaikan upah, reformasi pajak, hingga perlindungan pekerja lintas sektor.
